TEMBILAHAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil berang saat mendengar adanya pelarangan ekspor kelapa ke Luar Negeri yang diminta oleh kumpulan pengusaha ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil.

''Kami mendengar adanya isu pelalarangan ekspor komoditi kelapa yang akan dilakukan oleh pemerintah, jelas kami menolak ini,'' sebut Sekretaris komisi II DPRD Inhil Malian Gazali.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai keinginan para pengusaha itu adalah sebagai bentuk tidak dapat bersaing dengan harga ekspor.

''Itu akal-akalan mereka (pengusaha) saja, kita jelas tidak akan melarang petani jual ke Luar Negeri, karena harga di sana lebih mahal daripada dibeli oleh pengusaha di sini,'' lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa kawasan Singapura Johor Riau (Sijori) merupakan kawasan lintas batas, dimana pemerintah membuat kebijakan perdagangan lintas batas namun disisi lain pemerintah ingin membatasi ekspor komoditi kelapa yang langsung bersentuhan dengan petani.

''Dan kita semua merasakan, ketika pasar lintas batas itu dibuka, harga kelapa naik dan bukan kah itu yang selama ini yang dinanti- nanti masyarakat kita,'' tambahnya.

Disisi lain Malian mengatakan, bahwa industri dalam negeri juga tidak bisa ditinggalkan. Namun jika industri dalam negeri ingin kelapa dari masyarakat maka mereka haruslah memberikan harga yang bisa bersaing dengan harga ekspor.

''Sebetulnya jika industri kelapa dalam Negeri membeli lebih mahal dari harga ekspor, saya yakin masyarakat tidak akan menjualnya ke Luar Negeri,'' tukas Malian.(adv)