
JAKARTA – Kuasa hukum mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, Dodi S Abdulkadir menegaskan keputusan penggunaan Google Cloud di Kemendikbudristek berada di tingkat operasional, bukan di meja kebijakan menteri. Penjelasan ini disampaikan setelah KPK menyebut Nadiem sebagai calon tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan tersebut.
Dodi mengungkapkan kliennya sudah memberikan keterangan lengkap kepada penyidik. Ia menekankan bahwa seluruh proses berada di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).
“Penggunaan Google Cloud merupakan ranah pelaksana operasional di Kemendikbudristek, dalam hal ini Pusdatin, sehingga tidak ada keterlibatan Pak Nadiem sebagai Mendikbudristek saat itu,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Ia menyampaikan hingga kini tidak ada perkembangan baru terkait penyidikan yang diterima Nadiem.
“Tentunya beliau dapat memahami jika KPK tidak melanjutkan perihal Google Cloud ini karena memang tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh beliau karena keputusan tersebut dilakukan di tingkat operasional, bukan di tingkat menteri,” jelasnya.
Nadiem, menurut dia, hanya berharap proses hukum berjalan setara dan objektif. “Pak Nadiem berharap diberlakukannya kesetaraan dan objektivitas oleh pihak KPK untuk memastikan keadilan ditegakkan secara lurus,” tambahnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut Nadiem sebagai salah satu calon tersangka kasus Google Cloud sebelum penanganannya diserahkan ke Kejaksaan Agung.
“Ya, yang sama itu NM,” ungkapnya, Kamis (20/11/2025).
Asep menjelaskan pernyataan tersebut merujuk pada figur yang juga terlibat dalam perkara digitalisasi pendidikan tahun 2019–2022 terkait pengadaan Chromebook yang kini ditangani Kejagung. Ia menambahkan, terdapat nama lain yang ikut masuk dalam daftar calon tersangka, termasuk mantan Staf Khusus Mendikbudristek, Jurist Tan.
“Jadi, ada yang beda, tetapi secara keseluruhannya ya sama,” urainya. ***