PEKANBARU – Kuasa hukum Eko Pranoto, Aswin Siregar, SH., MH., meminta Penjabat (PJ) Walikota Pekanbaru, Risnandar, untuk mengevaluasi kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian. Permintaan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Minggu, 1 Desember 2024, menyusul dugaan ketidakmampuan Kasatpol PP menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dan Bangunan.

Aswin menjelaskan, kasus ini bermula dari pelanggaran Perda oleh pemilik Bengkel Huanglie Motor di Jalan Khayangan/Jalan Sekolah No.57 Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Pemilik bengkel diduga mendirikan bangunan tambahan yang melanggar garis sempadan bangunan.

"Kami sudah melayangkan surat kepada PJ Walikota Pekanbaru pada 24 Agustus 2024 terkait masalah ini. Surat tersebut bahkan telah diteruskan kepada Kasatpol PP. Namun hingga saat ini, tidak ada tindakan konkret yang diambil," ujar Aswin.

Menurutnya, pihaknya juga mengirimkan surat lanjutan kepada Kasatpol PP pada 2 September 2024 dan 10 September 2024. Namun, semua surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan.

"Hampir tiga bulan berlalu sejak laporan pertama kami, tetapi tidak ada tindak lanjut. Ini jelas menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda," tambah Aswin.

Aswin mendesak PJ Walikota untuk segera mengevaluasi kinerja Kasatpol PP Kota Pekanbaru. Ia menyebut tindakan tegas diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak menurun.

"Jika tidak ada perubahan, kami akan membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan dan aturan dijalankan sesuai prosedur," tegasnya.

Aswin menyoroti pentingnya respons cepat dan efektif dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, khususnya terkait pelanggaran yang menyangkut keselamatan publik dan kepatuhan terhadap aturan.

"Ketidakjelasan seperti ini hanya akan memicu kecurigaan dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," pungkasnya. ***