JAKARTA – Persidangan kasus korupsi kerja sama pengelolaan kawasan hutan di PT Inhutani V membuka tabir baru tentang permainan uang di balik bisnis kehutanan. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dua pengusaha swasta menyuap pejabat BUMN tersebut dengan uang senilai Rp2,55 miliar agar kerja sama mereka terus berjalan mulus.

Jaksa penuntut umum, Tonny Pangaribuan, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025), menyebut dua nama yang terlibat: Djunaidi Nur dan Aditya Simaputra. Keduanya memberikan suap dalam bentuk 199 ribu dolar Singapura kepada Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady.

“Pemberian uang itu bertujuan agar terdakwa dapat mengatur agar PT PML tetap bekerja sama dengan PT Inhutani V dalam pemanfaatan kawasan hutan register 42, 44, dan 46 di Provinsi Lampung,” ungkap Tonny saat membacakan dakwaan.

Dari hasil penyelidikan, Djunaidi diketahui sebagai direktur PT PML, sementara Aditya merupakan asisten pribadinya yang juga bertugas mengurus perizinan di PT SBG. Kedua perusahaan itu disebut memiliki kepentingan langsung terhadap pengelolaan lahan hutan milik negara.

Jaksa menduga uang suap mengalir dalam beberapa tahap dan disamarkan dalam bentuk transaksi bisnis untuk menutupi jejak keuangan. Uang tersebut digunakan agar kontrak pengelolaan lahan tetap diberikan kepada perusahaan milik para terdakwa, meski seharusnya dilakukan evaluasi.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana sektor kehutanan yang seharusnya dijaga justru dijadikan ladang permainan bisnis. “Motifnya jelas: agar perusahaan tidak kehilangan akses dan keuntungan dari kerja sama yang mengatur pemanfaatan kawasan hutan di Lampung,” tegas Tonny.

Atas perbuatannya, kedua pengusaha dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Jika terbukti bersalah, keduanya terancam hukuman maksimal lima tahun penjara serta denda hingga Rp250 juta.

Kasus ini menambah daftar panjang korupsi berbasis sumber daya alam yang melibatkan pihak swasta dan pejabat BUMN. Di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola hutan, praktik suap semacam ini menunjukkan masih rapuhnya integritas dalam sektor strategis tersebut. ***