
PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk mempercepat proses Participating Interest (PI) 10 Persen Blok Rokan. KPK meminta hal ini setelah pendapatan daerah melalui PI 10 persen Wilayah Kerja (WK) Rokan belum diterima Provinsi Riau setelah lebih dari satu tahun berjalan.
Gubernur Riau, Syamsuar, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah meminta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk mempercepat proses PI 10 Persen WK Rokan. "Kami sudah ada rapat dengan KPK, dan KPK minta agar PI 10 Persen WK Rokan itu dapat dipercepat oleh perusahaan (PT PHR)," ujar Syamsuar pada Senin (13/2/2023).
Syamsuar menyebutkan bahwa saat ini proses PI 10 Persen WK Rokan sudah memasuki tahap kedelapan dan berada di tangan PT PHR. "Tapi mereka sudah komitmen menyelesaikan tahapan kedelapan itu, sehingga tahun ini sudah ada PI 10 Persen Blok Rokan yang kita terima," ujar Syamsuar.
Sebelumnya, Syamsuar juga sempat mengeluhkan belum cairnya PI 10 Persen Blok Rokan yang seharusnya bisa memberikan dorongan ekonomi dan pembangunan di Riau. "Sekarang ini yang menjadi kendala kita dalam menghadapi PI 10 Persen dari PHR yang belum cair. Kalau PI itu sudah kita terima, ya aman," ujar Syamsuar.
Menurut Syamsuar, PI 10 Persen Blok Rokan yang belum cair selama 2 tahun (2021-2022) diperkirakan mencapai Rp1 triliun. "Dana itu nanti dibagi untuk lima daerah yang wilayahnya masuk Blok Rokan," ujar Syamsuar.
Syamsuar juga mengatakan bahwa sekarang pemerintah daerah Riau sudah bisa menunjukkan kemandirian fiskal dan menyelenggarakan otonomi daerah. "Saya juga baru mendapat laporan dari kepala Bapenda Riau hasil rapat di Batam. Nanti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pertemuan membahas terkait keuangan daerah pada 8 Desember,yang difokuskan di Pekanbaru. Itu mungkin salah satu hadiah untuk Riau, mudah-mudahan nanti ada kabar baik terkait PI," tukasnya.
Untuk diketahui, pada tanggal 9 Agustus 2021 lalu menjadi hari bersejarah bagi PT Pertamina. Sejak tanggal itulah, perusahaan plat merah itu mengelola sepenuhnya atau 100 persen Blok Rokan yang merupakan kawasan penghasil minyak nomor dua terbesar di Indonesia. ***