PEKANBARU, GORIAU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah diminta Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk memeriksa tender proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hanya saja, permintaan itu tidak disertai bukti awal dan data detail mengenai masalah di proyek PLTU.

"Sebelumnya Menteri BUMN memang datang ke KPK untuk mengirimkan surat. Dia minta KPK untuk masuk ke dalam pengadaan PLTU di Kalimantan dan di Riau," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi per telepon dari Pekanbaru, Kamis (28/2/2013).

Namun, lanjut Johan, ketika itu Dahlan Iskan bukan menyampaikan data, namun hanya sebatas surat memohon agar dilakukannya pemeriksaan terhadap tender proyek-proyek PLTU, terutama di Kalimantan dan di Riau.

Intinya dari surat tersebut, demikian Johan, Dahlan Iskan memohon untuk diperiksanya PLTU guna menepis tuduhan berbagai pihak tentang adanya dugaan pelanggaran hukum pada proyek itu semasa menjabat sebagai Menteri BUMN. "KPK diminta memastikan di situ (proyek PLTU) ada masalah atau tidak," katanya.

Tentunya, kata Johan, KPK akan menindaklanjuti permintaan itu, namun harus melalui tahapan yang tepat dan tidak melanggar. Karena, kata dia, surat itu dikirim dengan tidak ada dilengkapi dengan data detail dan yang pasti tidak atau belum sampai ke bidang pengaduan di KPK. "Nantinya KPK akan berkoordinasi lagi dengan Dahlan Iskan, bagaimana upaya itu akan dilakukan dan selanjutnya," katanya.

Sejauh ini, proyek pembangunan fisik PLTU di Tenayanraya, Pekanbaru, berkapasitas 2x110 Mega Watt (MW) baru mencapai kesiapan 35%. Proyek itu dikerjakan oleh pihak kontraktor konsorsium PT Rekayasa Industri dan Hubei Hongyuan Power Engineering Co Ltd.

General Manager PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) Doddy B Pangaribuan mengakan, kontrak proyek PLTU itu ditandatangani pada Desember 2010 dan mulai berjalan pada April 2011. "Cukup lama prosesnya, karena ketika itu kami menunggu serah terima lahan. Sampai Januari 2013, posisi telah 35% selesai sesuai laporan," katanya.

Ia menjelaskan, PLTU Tenayanraya 2x110 MW rencana akan mulai beroperasi dan masuk ke dalam sistem interkoneksi bulan Agustus 2014 unit pertama sebesar 1x110 MW. Sedangkan unit ke dua ditargetkan selesai dan masuk sistem interkoneksi tiga bulan berikutnya atau di November 2014.

Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa mengaku melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas perilaku Dahlan Iskan. Presiden diminta mengawasi bawahannya itu supaya tidak asal tuduh terhadap parlemen sehingga tidak menimbulkan kegaduhan politik. Apalagi, tuduhan itu dengan menyebut anggota dewan telah memeras perusahaan BUMN yang dibawahinya. (Media Indonesia, 11 Desember 2012).

Terkait laporan Dahlan Iskan mengenai dugaan anggota DPR memeras perusahaan BUMN, BK DPR memutuskan ada 4 anggota yang melanggar etika kategori ringan, 3 anggota tidak terbukti melanggar etika, serta 3 anggota lainnya salah identifikasi. (ant/mtv)