PEKANBARU - Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau kembali menggelar pertemuan bersama sejumlah perusahaan yang tengah berkonflik dengan masyarakat, kali ini Pansus mengundang tiga perusahaan di Kabupaten Siak dan Rokan Hulu.

Tiga perusahaan tersebut adalah PT Meridan Sejati Surya Plantation dan PT Aneka Inti Persada yang berada di Kecamatan Tualang - Kerinci Kanan. Kemudian, PT Hutahaean di Kunto Darussalam, Rokan Hulu.

Baca juga: Pansus Konflik Lahan DPRD Riau Sudah Bahas Konflik di Tiga Kabupaten

Ketua Pansus, Marwan Yohanis, mengatakan, konflik di dua perusahaan yang sudah dipanggil dari Siak ini sebenarnya sudah agak melandai, dimana sejumlah masyarakat sebenarnya sudah 'berdamai' dengan perusahaan.

Baca juga:  Dosa-nya Sangat Banyak, Izin HGU PT Duta Palma Harus Dicabut, Bagikan Lahannya ke Masyarakat

"Masyarakat meminta perhatian dari perusahaan untuk merealisasikan kewajiban pengelolaan lahan dalam pola KPPA sebesar 20 persen dari total Hak Guna Usaha (HGU) sesuai UU 39 tahun 2014," ujar Politisi Gerindra ini, Senin (31/1/2022).

Kemudian, untuk masyarakat yang merasa dirugikan atas HGU perusahaan, sambung Marwan, mereka hanya meminta uang ganti rugi atau sagu hati dari perusahaan. Kesepakatan ini harus difasilitasi oleh kabupaten.

Baca juga: Tinggal Selangkah Lagi, Pansus Konflik Lahan Berharap PT Wanasari dan Warga Singingi Hilir Capai Kesepakatan

"Sebagian besar sudah diganti rugi, tinggal sekitar 30 persen yang belum mendapatkan ganti rugi. Yang 30 persen ini kita minta ke perusahaan untuk menyelesaikan sebelum Bulan April, kita dari Pansus menunggu laporan dari perusahaan, masyarakat tak menentukan besaran, bagi mereka yang penting ada," katanya.

Mumpung ada peluang berdamai, ucap Marwan, sebaiknya perusahaan segera menuntaskannya sebelum jumlah masyarakat ini bertambah seiring berjalannya waktu.

"Jangan sampai jumlahnya bertambah banyak, misalnya dia punya anak, kemudian punya menantu, nah ini bertambah panjang konfliknya. Harus diselesaikan segera yang 30 persen ini," tambahnya.

"Intinya, konflik sudah melandai, kita berharap segera ditemukan titik kesepakatan. Ini nanti mungkin bisa menjadi model penyelesaian konflik lahan," tuturnya.

Untuk konflik di Rohul, menurut Marwan, tidak jauh berbeda dimana masyarakat sebelumnya pernah membuat perjanjian dengan investor supaya mereka diberikan hak lahan dari 10 persen total HGU. Perjanjian ini sudah dilakukan dengan perusahaan sebelum PT Hutahaean.

"Mereka cuma minta supaya yang 10 persen ini ditambah lagi 10 persen agar sesuai dengan UU 39/2014 tadi. Ditambah dengan tanggungjawab sosial perusahaan, mungkin bisa lewat pembinaan peternakan dan lainnya," tutupnya. ***