Konflik Lahan dan Penambangan Batubara di Pulau Bayur, DPRD Riau dan FMPBB Kuansing Buka Dialog Intensif

PEKANBARU - Rapat Dengar Pendapat (RDP) menghangatkan ruangan Komisi I DPRD Provinsi Riau pada Senin, 26 Juni 2023. Menyuarakan aspirasi publik, Komisi I DPRD Riau beradu argumen dengan Forum Masyarakat Peduli Pulau Bayur (FMPBB) Kabupaten Kuansing. Pertemuan ini mengangkat isu konflik lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan penambangan batubara di Pulau Bayur.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Eddy A Mohd Yatim mengemukakan pentingnya pertemuan ini untuk mendengar secara langsung permasalahan yang dihadapi warga Pulau Bayur. Dalam pertemuan ini, ia didampingi oleh dua Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Andi Darma Taufik dan Mardianto Manan. 

Memperjuangkan hak-hak masyarakat, Enmar, Ketua FMPBB Kabupaten Kuansing, juga turut hadir dalam rapat ini, diikuti oleh anggota masyarakat Pulau Payur lainnya.

Enmar dengan tegas menyampaikan konflik yang terjadi antara warga Pulau Payur dan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di lahan mereka. Ia menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan sumber pencaharian masyarakat Pulau Payur dan adanya aktivitas penambangan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "Kami hanya melarang untuk pengeboran bukan memotong pipa," ujar Enmar. 

Situasi semakin memanas ketika Enmar menyinggung soal laporan yang dibuat perusahaan tambang terhadap warga setempat ke Polda Riau. Warga dituduh menghambat kegiatan pertambangan dan pemotongan pipa.

Merespons hal tersebut, Eddy A Mohd Yatim meminta FMPBB Kuansing untuk menyiapkan data yang lengkap terkait permasalahan tersebut. Eddy berjanji akan melanjutkan diskusi ini dalam pertemuan lintas komisi untuk membahas sumber dan status lahan yang bisa dikelola oleh masyarakat.  

“Kami akan membuat pertemuan lintas komisi terkait sumber dan status lahan yang bisa dikelola. Minimal hari ini dapat gambaran laporan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Riau agar bisa diadakan pertemuan lintas komisi dan akan menjadi rekomendasi atas persetujuan pimpinan,” tutup Eddy.

Konflik lahan dan penambangan ini masih akan terus bergulir dan diharapkan dapat menemukan titik temu yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pulau Bayur. Sementara itu, pertemuan antar komisi yang diinisiasi oleh DPRD Riau ini diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. ***