PEKANBARU, GORIAU.COM - Wacana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dengan konpensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dinilai bukan merupakan langkah yang tepat. Justru sebaliknya, upaya ini akan menyebabkan inefesiensi, pemborosan, serta menyuburkan terjadi KKN.

''Seperti diketahui, wacana menaikan harga BBM subsidi oleh pemerintah sangat tidak tepat. Makanya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak karena konpensasi BLSM diberikan itu jelas tidak akan pernah menyelesaikan masalah,'' kata anggita DPRD Riau, Syafruddin Saan, Jumat (31/5/2013).

Ia mengatakan, terkait wacana ini fraksi PKS se-Indonesia, baik di tingkat pusat maupun provinsi serta di kabupaten/kota telah menyatakan menolak.

Anggota Fraksi PKS DPRD Riau ini mengatakan, untuk penghematan atau efesiensi anggaran itu mesti ada komitmen mengurangi pemborosan anggaran, korupsi serta mark-up biaya-biaya di sektor energi dengan jadwal menargetkannya kuantitatif yang kongkret. Bukannya, membuat atau memberikan semacam konpensasi BLSM.

Sekretaris Komisi A DPRD Riau inipun mengatakan, seharusnya bukan menaikannya harga BBM yang dilakukan, namun bagaimana upaya pemerintah bisa mengembalikan uang negara yang ditilap oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Seperti, dugaaan adanya BP-Migas dalam pengelolaan tidak transparan sehingga negara dirugi. (rdi)