PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Aulia, membantah isu yang menyebutkan bahwa tidak ada anggaran untuk penanganan Covid-19 di dalam postur APBD Bengkalis 2021 ini.

Hal tersebut dia sampaikan dalam hearing yang dilaksanakan Komisi V DPRD Riau, Kamis (5/8/2021). Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi V, Eddy Moh Yatim ini, diketahui ada beberapa pos anggaran yang sudah dianggarkan.

"Anggaran penanganan Covid-19, itu ada di tiga pos, pertama di bidang kesehatan, pemulihan ekonomi dan kemudian jaring pengaman sosial. Tiga komponen itu sudah dianggarkan baik APBD murni maupun penggeseran," kata Aulia.

Untuk besaran anggaran, Aulia menjelaskan bahwa di bidang ekonomi pihaknya sudah menganggarkan Rp 34 Milyar, kemudian di jaring pengaman sosial sebesar Rp 40 Milyar dan di bidang kesehatan sekitar Rp 221 Milyar.

"Kalau realisasinya itu untuk pemulihan ekonomi sekitar 34 persen, jaring pengaman sosial sekitar Rp 12 milyar, dan di penanganan kesehatan masih 6 persen, tapi nanti akan ditingkatkan lagi," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Zahraini, mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan dana ini dalam pembahasan APBD 2021 lalu. Dimana, anggaran ini dimasukkan dalam masing-masing OPD.

"Jadi, bukan seperti yang diisukan bahwa tidak ada anggaran penanganan Covid-19, ada, tapi mungkin laporannya belum ada," ujarnya.

Kesalahpahaman yang terjadi, menurut Zahraini, mungkin dikarenakan perbedaan anggaran covid-19 di tahun 2020 dengan tahun 2021 ini. Dimana, pada tahun lalu, anggaran Covid-19 dititipkan di pos Belanja Tak Terduga (BTT).

Ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy Moh Yatim menambahkan, pertemuan ini merupakan bentuk upaya pihaknya untuk meluruskan berita yang beredar dari Pemprov Riau bahwa Bengkalis tidak menganggarkan dana Covid-19 tahun 2021.

"Mereka (Pemkab) meminta Komisi V meluruskan berita tersebut dan membawa BPKAD Bengkalis dan Dinas Kesehatan Bengkalis, mereka memaparkan dan menguraikan rincian anggaran yang dialokasikan untuk pandemi Covid-19 di Bengkalis. Begitu ceritanya," ujar Politisi Demokrat ini

Pemkab dan DPRD Bengkalis, sambungnya, merasa terusik ketika ada pernyataan dari Pemprov Riau bahwa Bengkalis tidak menganggarkan dana Covid 19 di tahun 2021. Sebab, pandemi yang bersifat nasional, sangat naif jika daerah tidak mengaggarkan.

"Apalagi pemerintah pusat juga mengatur soal itu. Bagi daerah yang tidak mengalokasikan APBD untuk Covid 19, pemerintah pusat akan menahan Dana Bagi Hasil dan DAU-nya," tuturnya

"Alhamdulillah Pemkab tidak terkena sanksi dari pemerintah pusat. Karena memang mereka menganggarkan mulai dari 2020 sampai 2021 dalam APBD-nya," tutupnya. ***

Judul dan sebagian isi berita mengalami revisi karena ada kesalahpahaman. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini