
PEKANBARU – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Riau bersama Dinas PUPR-PKPP terkait pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2026 pada Jumat (21/11/2025) berlangsung tanpa kehadiran sejumlah pejabat penting. Sekretaris Dinas PUPR-PKPP, Feri Yunan, serta para kepala UPT Jalan dan Jembatan yang saat ini tengah bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terlihat dalam pertemuan tersebut.
“Yang hadir tadi hanya Kabid Bina Marga Zulfahmi dan para kasi. Kabid lainnya dan kepala UPT, termasuk sekretaris, tidak hadir,” ungkap seorang staf yang enggan disebutkan namanya kepada GoRiau.com.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma'mun Solikhin, menegaskan bahwa pembahasan anggaran bersama Dinas PUPR-PKPP tetap harus berjalan meskipun kondisi psikologis jajaran dinas belum sepenuhnya pulih akibat proses hukum yang masih berlangsung. DPRD menekankan bahwa program prioritas tidak boleh terhenti karena menyangkut kebutuhan masyarakat.
“Kondisi boleh saja belum nyaman, tapi program tetap harus berjalan. Masyarakat menunggu. Masalah ya masalah, tapi yang bisa dikerjakan jangan sampai terhenti,” tegas Ma'mun.
Dalam rapat tertutup tersebut, Komisi IV juga menyoroti persoalan tunda bayar di lingkungan Dinas PUPR-PKPP. Berdasarkan laporan yang disampaikan, sebagian besar tunda bayar telah diselesaikan, dan hanya sekitar Rp37 miliar yang masih belum dibayar karena kendala administrasi serta perlunya audit tambahan.
“Alhamdulillah hampir selesai. Yang tersisa itu masalah administrasi saja. Mereka janji akan menuntaskannya,” ujar salah seorang anggota Komisi.
Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, alokasi dana untuk Dinas PUPR-PKPP dipastikan mengalami penurunan signifikan. Meski demikian, sejumlah daerah tetap mendapat porsi anggaran untuk penguatan infrastruktur prioritas, khususnya perbaikan jalan dan jembatan yang rusak maupun roboh.
“Untuk Dinas PUPR sendiri, anggaran tahun 2026 diperkirakan tidak mencapai Rp1 triliun,” tambahnya. ***