
JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan pemberian Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara hingga 190 tahun memicu respons cepat dari Komisi II DPR. MK menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, termasuk HGB dan Hak Pakai hingga 160 tahun, tidak lagi berkekuatan hukum.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menegaskan lembaganya akan mengkaji secara menyeluruh dampak putusan tersebut bersama Kementerian ATR/BPN. “Keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat dan final, maka tentu berdampak pada aturan di bawahnya,” ujarnya, Jumat (21/11).
Ia menyampaikan bahwa seluruh regulasi turunan, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri yang berkaitan dengan IKN, bakal dievaluasi ulang. Menurutnya, hal krusial yang harus dipastikan adalah apakah putusan MK berlaku surut atau hanya berlaku ke depan. “Kita tidak bisa lagi membuat kekhususan masa sewa atau hak guna yang tidak memenuhi ketentuan Mahkamah Konstitusi,” katanya.
Aria Bima mengingatkan bahwa kejelasan mengenai keberlakuan putusan sangat penting agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran antara aturan yang sudah berjalan dan aturan pasca putusan. “Intinya jangan sampai terjadi konstruksi yang membingungkan antara yang sudah ada dan yang akan berjalan,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya kajian matang agar putusan tersebut tidak menciptakan kepanikan bagi investor yang sudah masuk ataupun yang sedang mempertimbangkan menanamkan modal di IKN. “Keputusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan, tapi jangan sampai menimbulkan kepanikan, baik bagi investor, private capital, state capital, maupun BUMN,” ujarnya.
Aria Bima menyebut evaluasi ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, termasuk persaingan investasi di tingkat ASEAN. “Kita harus mempersandingkan China, Vietnam, dan negara-negara ASEAN lain. Dari harga gas, biaya tenaga kerja, sampai isu pertanahan. Semua harus diperhitungkan,” tegasnya. ***