PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah mengevaluasi kinerja direksi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun telah memanggil beberapa direksi BUMD dibawah naungan pemerintah kota.

Pemanggilan direksi BUMD ini untuk mengetahui kendala dan persoalan yang ada pada BUMD tersebut, pasalnya beberapa BUMD dinilai membebani APBD Pekanbaru.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi menilai hal ini merupakan langkah yang baik dan pada prinsipnya DPRD Kota Pekanbaru mendukung Muflihun untuk melakukan evaluasi kinerja direksi BUMD.

"Pada prinsipnya dari jauh hari kita (DPRD) sudah menyampaikan apapun kebijakan dari Pemko Pekanbaru dalam rangka perbaikan pelaksanaan pemerintahan di Kota Pekanbaru akan mendukung, baik itu evaluasi dan segalanya," katanya, Jumat (5/8/2022).

Lanjut politisi PKS ini dirinya mengatakan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pemerintahan di lingkungan Pemko Pekanbaru jangan melihat siapa sosok yang bakal dievaluasi oleh Pj Walikota Pekanbaru, melainkan harus dilihat dari kinerjanya.

"Kita memberikan gambaran dan bakal menguatkan untuk Pj Walikota untuk menjalankan roda pemerintahannya," tutur Sabarudi.

Sebelumnya laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan diperiksa satu per satu. Dari sekian banyak BUMD milik Pemko, hanya BPR Pekanbaru yang memperoleh laba Rp1 miliar.

"Saya ingin tahu. Karena, BUMD itu ada mendapat kucuran APBD," kata Penjabat (Pj) Kota Pekanbaru Muflihun, Senin (1/8/2022).

Ia tidak ingin APBD yang diberikan Pemko Pekanbaru tidak membawa keuntungan bagi BUMD itu sendiri dan masyarakat. Seharusnya, BUMD dapat memaksimalkan potensi pendapatan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Hanya BPR Pekanbaru yang sudah mulai memperoleh laba hingga Rp1 miliar tahun ini. Saya ingin tahu juga, berapa kucuran APBD, utang, dan laba," ucap Muflihun. ***