PEKANBARU – Ketimpangan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Riau, ternyata ikut berdampak terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Data WALHI Riau menunjukkan, 55,48 persen daratan di Bumi Lancang Kuning telah dikuasai perizinan industri ekstraktif berupa perkebunan sawit, akasia, dan tambang.

Kondisi ini membuat masyarakat, termasuk perempuan terpinggirkan dalam mengakses tanah sebagai sumber kehidupan.

“Di sisi lain, tingginya aktivitas ekstraktif sejalan dengan banyaknya kerusakan lingkungan dan deforestasi. Di situasi ketika lingkungan rusak dan ruang hidup dirampas, perempuanlah yang akhirnya harus menanggung beban berlapis: kekerasan ekologis, ekonomi, psikis, hingga kriminalisasi,” ujar Dewan Daerah WALHI Riau Kunni Masrohanti, Ahad (30/11/2025).

Hal itu dilontarkannya seiring Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), yang diperingati setiap tahun sejak 25 November, yang bertepatan dengan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, hingga 10 Desember, yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada tahun ini, Komnas Perempuan mengangkat seruan “Kita Punya Andil: Kembalikan Ruang Aman untuk Semua Perempuan”.

Menurut Kunni, seruan itu mempertegas bahwa kekerasan yang dialami perempuan bisa berasal dari berbagai situasi. Termasuk.di sektor Sumber Daya Alam (SDA). Salah satunya, berasal dari ketimpangan penguasaan sumber-sumber alam.

Dikatakan, dampak tersebut bisa dilihat di berbagai wilayah di Riau. Seperti di Pulau Mendol (Pelalawan), masyarakat masih menunggu kepastian redistribusi tanah setelah HGU PT TUM dicabut.

Begitu pula di Pulau Rupat, daratan pulau ini dikuasai oleh Hutan Tanaman Industri dan ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Sedangkan di Rokan Hulu, wilayah adat menyempit akibat masifnya izin perkebunan dan pertambangan, sehingga memukul perempuan adat yang bergantung pada hutan dan tanah untuk keberlangsungan budaya dan penghidupan mereka.

Di tiga kawasan ini, menunjukkan ada satu pola yang serupa, yakni ruang hidup dirampas.dan perempuan adalah pihak yang merasakan dampak paling berat.

Dikatakan, kerentanan perempuan semakin berlapis ketika lingkungan rusak dan ruang hidup dirampas, terutama bagi perempuan adat, perempuan miskin, perempuan desa, dan perempuan pembela lingkungan.

“Mereka mengalami kekerasan ekologis, ekonomi, psikis, hingga kriminalisasi ketika bersuara. Karena peran perempuan sangat dekat dengan air, pangan, kesehatan keluarga, dan adat, setiap kerusakan lingkungan langsung menjadi beban yang mereka tanggung,” jelas Kunni.

Lebih dalam lagi, Walhi Riau menilai, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah di Riau yang merasakan dampak nyata ketimpangan akibat dominasi industri ekstraktif.

Di kabupaten ini, ada sembilan perusahaan tambang yang memegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan total luas 4.646,14 hektar.

Dua di antaranya, yaitu PT Bara Prima Pratama dan PT Bara Batu Ampar Prima yang hingga saat ini masih beraktivitas menambang Batu Bara.

Henriyanti, salah satu perempuan Desa Batu Ampar menyampaikan, sejak awal perusahaan ini tidak pernah melakukan sosialiasi kepada masyarakat.

Padahal akibat aktivitas tambang, perempuan Batu Ampar kehilangan sumber air bersih. Sungai Reteh yang selama ini menjadi tempat mereka mengambil air minum, mandi, dan mencuci kini tercemar berat. Saat hujan deras, lubang galian tambang longsor dan airnya masuk ke sungai.

“Kamilah yang paling merasakan dampak penambangan ini. Ini bukan sekadar kerusakan lingkungan; ini adalah bentuk kekerasan langsung terhadap tubuh dan kehidupan perempuan di Batu Ampar,” ujarnya.

Ditambahkan Sri Depi Surya Azizah, Staf WALHI Riau, perampasan yang dialami perempuan dipengaruhi oleh praktik kapitalisme dan sistem patriarki yang saling menguatkan.

Kapitalisme selalu menempatkan alam sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi tanpa batas, sehingga mengabaikan kerentanan ekologis serta keberlangsungan ruang hidup masyarakat.

Di sisi lain, patriarki meminggirkan peran, pengetahuan, dan suara perempuan dalam pengelolaan lingkungan, sekaligus menempatkan perempuan pada posisi yang rentan dalam relasi kuasa, termasuk dalam akses terhadap tanah, air, dan sumber penghidupan lainnya.

WALHI Riau mendesak negara agar mengakhiri kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi kepada para pejuang lingkungan dan HAM yang juga banyak dialami oleh perempuan.

Hal ini sejalan dengan seruan WALHI, “Tidak Ada Keadilan Ekologis Tanpa Keadilan Gender”. ***