PEKANBARU – Pada saat ini, pemerintah sebenarnya sudah membuka keran informasi yang seluas-luasnya terkait yang berkaitan dengan kepentingan publik. Salah satunya keterbukaan informasi terkait perizinan Sumber Daya Alam (SDA) seperti HGU perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI) hingga pertambangan. Namun implementasinya hingga sejauh ini dinilai belum berjalan sesuai dengan harapan.

Kondisi ini idealnya tidak sampai terjadi. Karena banyaknya dampak negatif yang bisa muncul. Khususnya terhadap daerah yang dikenal kaya dengan SDA seperti Provinsi Riau.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan publikasi hasil kajian evaluasi keterbukaan informasi publik, yang digelar di Hotel Grand Suka Pekanbaru, Rabu (19/11/2025).

Seperti dituturkan Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau. Tarmizi, keterbukaan informasi terkait perizinan SDA seperti HGU, HTI dan sektor pertambangan, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun belakangan, keterbukaan informasi itu kian lama kian tergerus dan dibatasi.

"Padahal, untuk hal-hal seperti itu, bisa berdampak langsung terhadap daerah. Seperti meningkatnya konflik hingga berkurangnya pendapatan daerah," terangnya.

Lebih lanjut, Tarmizi menjelaskan, dengan bebasnya masyarakat mengakses informasi terkait perizinan HGU, HTI dan pertambangan, masyarakat bisa mengetahui dengan jelas apa saja yang berkaitan dengan izin yang telah diberikan pemerintah. Sehingga publik bisa mengetahui beragam hal yang berkaitan dengan perizinan yang telah diberikan pemerintah, seperti luas, batasan, masa berlaku dan sebagainya.

Sehingga bila suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti tapal batas areal konsesi, publik bisa mengetahuinya dengan jelas. "Begitu pula publik bisa mengetahui berapa besar pendapatan yang didapat daerah dari sekian banyaknya perizinan yang telah dikeluarkan.

Bila informasi tersebut tertutup, publik pun kesulitan mendapat akses, yang berdampak terhadap sulitnya melakukan pengawasan terhadap perizinan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut. "Seperti di Riau, yang memiliki banyak perizinan SDA ini. Tapi karena informasinya tidak transparan, kita tidak bisa mengetahui apa saja dampak positifnya terhadap daerah, seperti pemasukan untuk daerah," tambahnya.

Ia kemudian merujuk SK Menteri LHK Nomor 339 Tahun 2024 tentang informasi HTI. Pihaknya menilai, keberadaan SK tersebut justru membatasi informasi yang bisa diakses publik secara luas, sehingga dinilai bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik yang secara hirarki hukum, berada di atasnya.

Keterangan senada juga disampaikan Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Okto Yugo Setyo. Ia kemudian menuturkan, saat UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut disahkan, publik masih bisa mengakses berbagai hal detail terkait perizinan SDA. Seperti izin HTI, pihaknya masih bisa mengakses perizinan hingga meninjau Rencana Kerja Tahunan (RKT) si pemilik izin.

"Hal ini sebenarnya penting, karena dengan mengetahui hal-hal yang detail seperti itu, publik bisa mengetahui apa saja kegiatan yang akan dilakukan pemilik izin pada tahun berjalan. Sehingga bila ada sesuatu yang dinilai rawan memunculkan konflik dengan masyarakat, hal itu bisa sudah bisa diantisipasi dan dicegah sejak awal," terangnya.

Sementara yang terjadi saat ini, hal-hal seperti itu baru bisa diketahui publik ketika konflik tersebut sudah muncul. "Padahal, sebenarnya konflik itu bisa dicegah bila publik bisa mengetahui perizinan SDA itu sejak awal," tambahnya lagi.

Pihaknya berharap, dari pertemuan ini bisa menghasilkan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Jikalahri dan Fitra Riau, supaya keterbukaan informasi publik tersebut benar-benar diterapkan secara seharusnya. Sehingga berbagai dampak negatif maupun konflik yang bisa saja muncul, bisa diantisipasi sejak awal. ***