JAKARTA – Proyek pembangunan pipa minyak mentah sepanjang 342 kilometer di Blok Rokan kembali memicu polemik. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membantah kabar yang menyebut lembaganya menemukan kerugian negara Rp3,3 triliun dari proyek yang dikerjakan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Juru Bicara BPKP, Gunawan Wibisono, menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan audit terhadap proyek tersebut. "Informasi yang menyebut adanya temuan BPKP terkait dugaan kerugian Rp3,3 triliun tidak benar. BPKP berkomitmen mengedepankan akuntabilitas, transparansi, serta integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan intern pemerintah," jelasnya, Kamis (11/9/2025). 

BPKP juga mengimbau publik hanya merujuk pada informasi resmi untuk menghindari kesalahpahaman. "Kami tidak melakukan pengawasan atau audit proyek pipa Blok Rokan hingga saat ini," tambah Gunawan.

Namun, pernyataan BPKP berbeda dengan kritik yang disampaikan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman. Ia menilai proyek yang dimulai sejak 2019 itu bermasalah dan berpotensi merugikan negara. "Audit BPKP disebut menemukan dugaan kerugian Rp3,3 triliun. Kami meminta Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti," tegas Yusri.

Proyek pipa minyak Blok Rokan sendiri dimulai setelah pemerintah memutuskan alih kelola dari Chevron ke Pertamina. Saat itu, Menteri ESDM Ignatius Jonan menugaskan pembangunan pipa baru menggantikan infrastruktur lama yang telah digunakan lebih dari 50 tahun.

Dengan nilai investasi lebih dari Rp4,6 triliun atau sekitar 300 juta dolar AS, proyek ini dianggap krusial bagi ketahanan energi Indonesia. Pipa tersebut diharapkan menyalurkan minyak mentah secara lebih aman dan efisien, sekaligus mendukung program ketahanan energi Presiden Prabowo Subianto.

Kini, proyek yang awalnya digadang sebagai penopang energi nasional justru diselimuti kontroversi. Publik menunggu kejelasan apakah tudingan kerugian Rp3,3 triliun benar adanya, atau sekadar informasi keliru yang perlu diluruskan oleh lembaga hukum. ***