JAKARTA - Pemerintah Indonesia harus membuka lebar-lebar pintu investasi bagi investor yang memang ingin membangkitkan perekonomian. Selain terbuka dalam investasi, pemerintah pun memberikan kenyamanan investasi di Indonesia.

Demikian hal itu disampaikan pengajar di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto PhD, sebagaimana dikutip GoRiau.com (GoNews Grup), Selasa (16/5/2017) kemarin.

"Pemerintah harus melihat bagaimana birokrasi yang mudah, sehingga tidak menyebabkan lamanya pengambil keputusan dan perizinan baik di pusat dan daerah," ujarnya.

Dikatakannya, Gross Split merupakan peraturan yang belum sempurna, lalu muncul peraturan baru yang menguatkan gross split yang berpihak kepada pemerintah, namun tidak berpihak kepada investor atau kontraktor minyak dan gas (migas).

"Gross Split menguntungkan pemerintah. Dimana, cost yang selalu ditekan pemerintah sekecil apa pun, yang dapat berpengaruh pada investasi," katanya.

Menurutnya, investasi migas seharusnya menguntungkan kedua pihak, antara pemerintah dan kontraktor. Sehingga mendapatkan win win solution untuk kedua belah pihak, tanpa menguntungkan sebelah pihak.

"Dengan kenyamanan investasi, akan mendatangkan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah harus jeli melihat peluang dikala harga minyak yang belum stabil saat ini," jelasnya.***