PEKANBARU – Penggerebekan Wakil Bupati Rokan Hilir bersama seorang wanita di sebuah hotel berbintang di Pekanbaru pada Kamis (25/5), yang menjadi viral di media sosial, dipertanyakan oleh Advokat Senior, Armilis Ramaini, SH.

Menurutnya, berita tersebut berisi informasi prematur yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Riau, dan "ditelan" mentah-mentah oleh sekelompok media, tanpa konfirmasi lebih dulu sebelum menerbitkan berita tersebut.

"Pada prinsipnya, setiap berita harus melalui proses konfirmasi sebelum dipublikasikan. Parahnya, informasi prematur ini malah melambung dan dikonsumsi oleh pers secara terburu-buru," tegas Armilis Ramaini kepada GoRiau.com, Rabu (31/5/2023).

Advokat Senior ini mengkritik penanganan kasus ini oleh Dirkrimum Polda Riau, yang menurunya melanggar asas praduga tak bersalah dan merusak privasi korban.

"Sejak kapan kepolisian memiliki wewenang untuk menggerebek orang dewasa di kamar hotel, walau bukan suami istri, karena masalah ini masuk dalam kategori delik aduan absolute" tegasnya .

Menurut Armilis, polisi tidak dibenarkan bertindak tanpa aduan dari istri wakil bupati maupun suami dari wanita yang disebutkan. Dia juga menambahkan bahwa ada sederet kejanggalan dalam prosesi penggerebekan yang menurutnya memasuki ranah privat dan berpotensi melanggar HAM.

"Ironisnya, sampai saat ini, tidak ada klarifikasi dari Polda Riau atas pemberitaan yang viral. Seolah masalah sebagai kelaziman," tutup Armilis. ***