PEKANBARU – Pelantikan 188 kepala sekolah SMA/SMK dan SLB di s-Riau masih menjadi sorotan. Saat ini, Kejaksaan Tinggi Riau masih melakukan kajian terkait masalah tersebut, apakah ada pelanggaran baik kolusi maupun bentuk lainnya.

Asisten Intel Kejati Riau, Marcos Marudut Mangapul Simaremare, SH.M.Hum menjawab GoRiau.com, Senin (27/2/2023) mengatakan, pihaknya masih mengkaji persoalan itu

Ia mengungkapkan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan No.40 tahun 2021.

"Kita bedah dulu pokok masalahnya. Apabila yang dilanggar itu peraturan Menteri Pendidikan No.40 tahun 2021 dalam pelantikan tersebut, kita harus kaji juga apakah masih ada Permen atau UU yang lebih tinggi atau apakah Permendikbud Ristek No 40 tahun 2021 tersebut masih berlaku atau sudah dicabut," jelas Marcos.

Saat ini, tambahnya, instansi yang lebih tinggi seperti Pemprov dan DPRD provinsi sedang melakukan evaluasi terkait masalah pelantikan kepala sekolah tersebut. Kejaksaan Tinggi Riau akan menunggu hasil evaluasi dari instansi tersebut sebelum memutuskan arah penanganan masalah ini.

"Kita biarkan saja dahulu instansi yang lebih tinggi melakukan evaluasi dalam masalah pelantikan 188 kepala sekolah tersebut seperti Pemprov dan DPRD Provinsi," tambahnya.

Simaremare juga menekankan pentingnya membedah masalah ini agar dapat mengetahui arah penanganan yang tepat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengangkatan kepala sekolah (Kepsek) SMA/SMK dan SLB di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada Selasa (7/2/2023) lalu diduga melanggar aturan.

Sebanyak 188 Kepsek yang dilantik, ada yang tidak memenuhi syarat seperti tidak memiliki sertifikat Calon Kepala (Cakep) atau Guru Penggerak namun tetap diangkat menjadi Kepsek.

"Tindakan ini tak sesuai dengan Permendikbud Ristek tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah," ungkap sumber terpercaya, Minggu (19/2/2023).

Aturan tersebut memuat kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma empat, memiliki sertifikat pendidik, sertifikat Guru Penggerak, pangkat terendah bagi guru PNS, dan penilaian kinerja baik selama 2 tahun terakhir. Namun, ada juga Kepsek yang dinonjobkan padahal memenuhi persyaratan tersebut.

Selain itu, penggantian Kepsek di sekolah pusat unggulan (PK) yang seharusnya tidak bisa dilakukan selama 3 tahun, rolling atau mutasi yang tidak beraturan, dan pengangkatan Kepsek di atas usia maksimal 56 tahun turut menjadi sorotan.

"Untuk masalah itu, mohon konfirmasi ke Pak Kadis aja," ujar Kabid SMK Disdik Riau, DR Arden Simeru M Kom saat dimintai tanggapan. Namun, Kadisdik Riau M Job Kurniawan tidak dapat dihubungi karena sedang melakukan ibadah umroh.

Sementara itu, kalangan pendidikan di Riau mengharapkan Pemprov Riau dapat menyelesaikan masalah ini dengan transparan dan memenuhi aturan yang berlaku demi kepentingan pendidikan di daerah tersebut. ***