
JAKARTA – Komnas HAM kembali memanggil saksi penting dalam penyelidikan kasus kematian aktivis Munir Said Thalib. Jumat (21/11/2025), Mayor Jenderal Purnawirawan Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi Pr hadir memenuhi pemeriksaan lembaga tersebut. Mantan Kepala Deputi V BIN itu sebelumnya pernah menjadi terdakwa dalam kasus yang sama pada 2008, namun divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah membenarkan pemeriksaan tersebut.
“Benar,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Sabtu (22/11/2025).
Ia menyampaikan bahwa pemanggilan Muchdi Pr masuk dalam rangkaian penyelidikan pro yustisia kasus pembunuhan Munir yang sudah berjalan sejak Oktober 2022. Namun Anis belum menjelaskan lebih jauh materi pemeriksaan terkait Muchdi Pr.
Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam peristiwa kematian Munir. Penyelidikan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberi ruang bagi Komnas HAM untuk mengumpulkan dokumen, memeriksa saksi, serta menyusun kerangka temuan.
Pada September 2025, Komnas HAM telah memeriksa 18 saksi. Dalam laporan perkembangan penyelidikan, Anis menjelaskan bahwa tim telah mengumpulkan dokumen dari sejumlah lembaga dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
“Tim telah melaksanakan serangkaian proses penyelidikan, yaitu mengumpulkan bukti dokumen dari sejumlah lembaga dan instansi terkait,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (7/9/2025).
Selain itu, tim juga melakukan review terhadap BAP saksi dan menyusun kerangka temuan yang menjadi dasar pemeriksaan lanjutan. Melalui rapat rutin dan koordinasi dengan berbagai pihak, tim mencoba menuntaskan setiap petunjuk yang ditemukan di lapangan.
Namun, Anis mengakui bahwa proses pemeriksaan masih menghadapi hambatan.
“Saat ini, tim penyelidik masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam proses menghadirkan para saksi untuk dimintai keterangannya,” ujarnya.
Tahapan berikutnya akan berfokus pada penelusuran dokumen tambahan yang berkaitan dengan pembunuhan Munir serta serangan terhadap pembela HAM. Tim juga dijadwalkan melanjutkan koordinasi dengan instansi berwenang, termasuk penyidik Kejaksaan Agung, untuk mempercepat proses penyelidikan sebelum laporan akhir dirampungkan.
Pemeriksaan Muchdi Pr menjadi salah satu langkah penting dalam upaya mengurai kembali kasus yang selama hampir dua dekade menjadi sorotan publik dan simbol perjuangan penegakan HAM di Indonesia. ***