PEKANBARU – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Sikap ini ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Komitmen itu ditegaskan menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan Agung, termasuk di antaranya dua pegawai Kemkomdigi yang diduga terlibat dalam proyek bermasalah tersebut.

“Kementerian mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung dan telah membentuk tim evaluasi internal untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola proyek pusat data,” ujar Meutya.

Ia menambahkan, pihaknya langsung mengambil tindakan tegas terhadap dua pegawai yang terlibat. Keduanya telah diberhentikan dari tugas dan fungsinya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Ini adalah langkah awal kami dalam menjaga integritas kelembagaan. Tidak boleh ada kompromi terhadap penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.

Menurut Meutya, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa transformasi digital nasional harus berjalan di atas pondasi integritas dan akuntabilitas. Ia memastikan kementerian akan memperkuat sistem pengawasan internal dan memperbaiki prosedur kerja secara menyeluruh.

“Kami tidak akan biarkan kejadian ini melemahkan semangat menuju kedaulatan digital nasional. Justru ini menjadi momentum penting untuk mereformasi tata kelola secara total,” katanya.

Ia menambahkan bahwa setiap anggaran publik yang dikelola harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. “Reformasi tata kelola digital adalah keharusan, bukan pilihan,” tandas Meutya.

Proyek Pusat Data Nasional sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam mendukung transformasi digital nasional. Skandal ini menarik perhatian publik karena menyangkut proyek strategis yang seharusnya menjadi fondasi kedaulatan data Indonesia.

Dengan langkah cepat Kemkomdigi—membentuk tim evaluasi dan mencopot pejabat terlibat—diharapkan penyelesaian hukum berjalan transparan dan kepercayaan publik terhadap institusi digital negara tetap terjaga. ***