Karena IUP Sudah tak Ada, Surat Peringatan BPN terhadap PT TUM di Pulau Mendol tidak Sah

PEKANBARU – Sehubungan telah dicabutnya IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) di Pulau Mendol, Kecamatan Kuala Kampar, Pelalawan, Riau oleh Bupati Pelalawan HM Harris dan diperkuat dengan Bupati Pelalawan Zukri Misran, otomatis surat peringatan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap PT TUM tidak sah.

Demikian disampaikan tokoh masyarakat Riau, Hj Azlaini Agus pada diskusi peluncuran hasil investigasi ''Menagih Janji Reforma Agraria dari Ruang Penyelesaian Konflik di Pulau Mendol" yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, di Rumah Gerakan Rakyat Walhi, Jumat (14/10/2022).

Suasana diskusi terkait HGU PT TUM di Pulau Mendol, Pelalawan. (foto: hermanto ansam / www.goriau.com)

Menurut mantan anggota DPR RI itu, BPN tidak boleh lagi membuat surat peringatan terhadap pelaksanaan HGU karena peringatan hanya bisa dilakukan untuk usaha yang sedang berjalan.

''Dasar dari usaha perkebunan tersebut adalah IUP sementara IUP PT TUM sudah dicabut, jadi tak perlu ada peringatan 1, 2 bahkan 3. Seharusnya HGU-nya langsung dicabut,'' tegasnya.

Pada kesempatan itu, Azlaini juga melihat dari aspek ekologi, keberadaan PT TUM untuk menanamkan sawit di pulau kecil sekelas Pulau Mendol jelas akan merusakkan lingkungan.

''Pulau-pulau di Pesisir Timur Sumatera hingga Utara Jawa terancam pemanasan global. Keberadaan PT TUM akan mempercepat tenggelamnya pulau tersebut,'' tegasnya.

Selain Azlaini Agus, ikut sebagai narasumber Direktur Walhi Riau, Boy Jerry Even Sembiring, tokoh masyarakat Pelalawan, Kazzaini KS dan tokoh Pulau Mendol, Pian.

Sementara itu, Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, apa yang dilakukan oleh Bupati Pelalawan, Zukri pada 2020 sudah tepat.

Dengan luas 33 ribu hektare, Pulau Mendol tergolong pulau kecil jadi diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta budidaya laut.

Selain itu hasil investigasi Walhi juga menemukan adanya pembangunan kanal perusahaan hingga ke bibir pantai, pengambilan kayu alam. ''Pembangunan kanal ini jelas membahayakan lingkungan,'' tegasnya.

Pada laporan hasil investigasinya, Walhi juga menyampaikan beberapa pelanggaran hukum dan administrasi serta memberikan beberapa rekomendasi untuk penyelesaian konflik di Pulau Mendol termasuk langkah - langkah yang harus dilakukan masyarakat, tokoh dan juga organisasi. ***