
PEKANBARU - Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menyepakati kontrak perjanjian kerja sebagai tolak ukur pencapaian kinerja. Sehingga, jika kinerja pejabat Provinsi Riau 'melempem' tak capai kontrak, maka kepala daerah dapat langsung mengganti posisi pejabat tersebut.
Demikian disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri RI Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro kepada GoRiau.com, Jumat (18/12/2015) di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau.
"Kontrak perjanjian kerja harus dipenuhi oleh kepala dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkaitnya. Kepala daerah harus mengevaluasi kinerja mereka apakah sudah berjalan sesuai rencana kerja," tegas Suhajar.
Dalam kurun waktu dua tahun, menurutnya, target pencapaian visi dan misi sesuai kontrak kerja harus terealisasi. Jika dua tahun tidak ada pencapaian kontrak kerja, pejabat boleh saja langsung diganti. Bahan evaluasi pun dapat meliputi prestasi dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan terealisasinya rencana kerja.
"Lima tahu kerja mau capai apa, visi misinya bagaimana itu harus dievaluasi. Harus tercapai sekurang-kurangnya dibawah dua tahun. Kalau dua tahun tak capai kontrak, pejabat tersebut boleh diganti," bebernya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman saat dikonfirmasi GoRiau.com mengungkapkan bahwa Pemprov Riau siap mengikuti semua mekanisme dalam artian berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kita ikuti semua mekanisme. Adanya assesment kan memang untuk melihat kompetensi pejabat. Evaluasi bisa dilakukan setiap tahunnya," jawabnya. ***