
SELATPANJANG - Kabag Ekonomi Setdakab Kepulauan Meranti, Agusyanto Bakar, mengakui bahwa Meranti memang harus mempunyai data untuk membackup data yang dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, masih banyak warga Meranti yang layak menerima bantuan tapi tidak terdata.
Hal itu disampaikan Agusyanto ketika ditemui di ruangannya, Jumat (18/12/2015).
Kata Agus, hingga Desember 2015 ini, BPS masih menggunakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Sehingga, apapun bentuk bantuan yang dikucurkan masih ada warga yang seharusnya menerima tetapi tidak dapat.
"Kedepan daerah memang harus punya data sendiri. Ini berguna untuk menutupi kekurangan penerima bantuan yang dikeluarkan dari pusat," kata Agus.
Agus juga mengaku telah menyampaikan usulan agar Pemda mendata (mempunyai data seperti BPS) saat rapat bersama Bappeda dan BPS beberapa waktu lalu. Kemudian, Ia juga menyarankan agar BPS melakukan pendataan setiap satu tahun sekali agar penerima tepat sasaran.
Kedepannya kata Agus, rencana memiliki data sendiri ini akan terus di koordinasikan antar lintas SKPD. Supaya nantinya data penerima itu sinkron antara pendataan BPS dan Pemda.
"Kita memang harus membackup data penerima itu supaya sinkron. Sebab, sampai saat ini ada pendataan dari BPS tidak tertampung, jadi untuk menutupi itu perlu data sendiri (dari Pemda, red) dan dibantu dengan APBD kabupaten," tutur Agus.
Diakui Agus juga, akibat pendataan dilakukan BPS dalam jangka yang lama (sekitar 3 tahun sekali), tak sedikit keluhan yang ia dengan dan disampaikan langsung. Dimana, warga yang layak menerima bantuan namun tidak terakomodir. Keluhan-keluhan pun sering disampaikan masyarakat akan hal ini, dan terasa wajar warga memprotes sebab, dalam jangka 3 atau 4 tahun tingkat perekonomian besar kemungkinan sudah berubah. ***