
JAKARTA, GORIAU.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo menegaskan bahwa penetapan tuan rumah pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) III di Jakarta sudah dengan pertimbangan matang. Pemindahan juga sudah dilihat dari sisi dana. Jika dilaksanakan di Jakarta, maka dana jauh lebih efisien.
Karena itu, Roy Suryo dengan enteng menjawab keberatan yang disampaikan DPRD Riau. Menurut Menpora, jika DPRD Riau tidak setuju Islamic Solidarity Games III dipindahkan ke Jakarta, seharusnya ada solusi yang ditawarkan.
''Bisakah DPRD menyelesaikan tunggakan Stadion Utama? Kalau mau ISG tetap dilaksanakan di Riau, selesaikan tunggakan stadion utama dan harus rela ISG dilaksanakan September,'' tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pusat ISG Anthony Sunarjo menyambut baik pemindahan pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) 2013 dari Riau ke Jakarta. Pasalnya, hal tersebut akan membuat alokasi anggaran dari pemerintah bisa digunakan dengan lebih efisien.
Dalam rapat koordinasi, Senin (22/4), Menpora Roy Suryo memutuskan mengadakan ISG ketiga itu ke Jakarta pada 22 September-1 Oktober. Salah satu alasannya ialah jadwal yang bentrok dengan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Riau hingga 20 September.
"Pemindahan ke Jakarta memang tepat karena di tanggal segitu kondisi sosial-politik di Jakarta kondusif, dari penyelenggaraan lebih efektif dan dari sisi anggaran lebih efisien," ujar Anthony ketika ditemui di Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Persoalan anggaran ini pula yang sempat menunda pelaksanaan ISG dari jadwal semula 6-17 Juni 2013. Dana Rp 200 miliar yang dianggarkan pemerintah tidak kunjung turun sehingga memacetkan berbagai persiapan di Riau, salah satunya renovasi stadion.
Namun tetap saja, Anthony meminta pemerintah cepat mengucurkan dana tersebut karena hingga kini Rp 200 miliar itu belum juga cair. Ia berharap paling lambat bulan depan anggaran sudah turun sehingga panpel bisa meneruskan persiapan seperti melakukan tender.
Sebelum dana turun, keputusan presiden (keppres) baru yang menyatakan pemindahan ISG harus ditandatangani. Itu bakal memakan waktu tidak sebentar karena prosesnya panjang, yaitu dirapatkan di Kemenpora, Kemenkokesra lalu rapat kabinet baru ke Presiden.
"Kami harapkan Mei sudah selesai karena ada tender juga. Kalau lama-lama, bisa-bisa semua tidak jalan," imbuhnya.
Dengan pindahnya pelaksanaan ke Jakarta, panpel otomatis hanya memiliki dana Rp200 miliar. Rp45 miliar yang dianggarkan dari APBD Riau otomatis terhapus, sedangkan Jakarta disebut hanya akan menjadi tuan rumah tanpa menganggarkan dana tambahan.
"Ya Rp200 miliar itu harus dicukup-cukupkan karena tidak ada anggaran tambahan lagi dari pemerintah pusat dan Provinsi DKI Jakarta," tutup Anthony. (mtv)