PEKANBARU, GORIAU.COM - Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid yang dilakukan penambahan anggaran diluar anggaran multiyears tetap ditenderkan. Hanya saja, karena penambahan anggaran melalui APBD Kabupaten Siak, maka proses tendernya dilakukan oleh Pemkab Siak.

Kepala Dinas PU Riau SF Hariyanto, Senin (8/10/2012) di kantornya Jalan Riau saat dikonfirmasi mengatakan pengerjaan proyek Jembatan Teluk Mesjid memang pada awalnya itu multiyears namun tidak terselesaikan.

''Jembatan Teluk Mesjid itu awalnya dibangun sistem multiyears yakni 2004-2008 melalui APBD Riau dan dikerjakan PT Waskita Karya. Namun pengerjaan itu tidak selesai, dan kembali dianggarkan dana tambahan untuk menyelesaikan yang dikerjakan kembali PT Waskita,'' katanya.

Namun kendati dikerjakan PT Waskita, bukan berarti proyek ini tanpa tender. Karena sambungnya, karena yang melakukan pelelangan pengerjaan itu oleh Dinas PU Kabupaten Siak.

''Pengerjaan lanjutan inikan dilakoni Siak. Jadi tidaklah benar jika disebut-sebut Pemprov Riau melalui Dinas PU kembali mengucurkan kembali dana tambahan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada Dinas PU Riau mengucurkan dana tambahan untuk Jembatan Teluk Mesjid,'' katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indenpenden Pembawa Suara Pembrantas Korupsi Kolusi Kriminal-Ekonomi (IPSPK3) RI meminta Kejati Riau mengusut proyek Jembatan Teluk Mesjid, Sungai Apit, Siak, Riau karena diduga terjadi mark up terhadap jembatan sepanjang 1.000 meter itu.

Ketua Umum DPN Indenpenden Pembawa Suara Pembrantas Korupsi Kolusi Kriminal-ekonomi (IPSPK3) RI Ir Ganda Mora kepada wartawan, Senin (8/10/2010) saat dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, kendati saat ini Jembatan Teluk Masjid berada di Kabupaten Siak yang sudah difungsikan sejak Agustus 2012, ternyata dari sisi penggunaan anggaran masih menimbulkan masalah yang berbau hukum karenanya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengusut tuntas.

''Jembatan Teluk Mesjid yang dengan panjang 1.000 meter ini awal merupakan proyek multiyear tahun 2004-2008 di APBD Riau dengan anggaran sebesar Rp187 miliar. Tapi tidak selesai. Maka dilanjutkan pada tahun 2010 dan 2011 pembangunan sistem budget sharing,'' kata Ganda Mora.

Selain itu, pembangunanya itu terjadi kejanggalan penyimpangan anggaran. Selain penyimpangan anggaran yang dibuktikan tidak siapnya proyek multiyear tahun 2004-2008 didanai APBD Riau dengan anggaran sebesar Rp187 miliar, juga ada dugaan KKN dilakukan dalam pengerjaan lanjutan melalui anggaran pada tahun 2010 dan 2011 pembangunan jembatan.

''Proyek ini dikerjakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternama, PT Waskita Karya secara Multi Year pada waktu itu. Namun tidak selesai, dan 2010 dilanjutkan oleh PT Waskita yang di Penunjukan Langsung (PL) dengan anggaran total sebesar Rp42 milia3,'' tambah Ganda.

Tahun 2010 itu anggarannya berasal dari APBD Siak sebesar Rp32 miliar, dan ditambahkan dengan APBD Riau sebesar Rp10 miliar. Ini, sambungnya juga tidak selesai pengerjaan, makanya dianggarkan kembali melalui APBD Riau ditahun 2011 yakni sebesar Rp37 miliar.

Namun katanya, pada dua anggaran terakhir ini juga terjadi penyimpangan untuk pembangunan jembatan. "Hal ini pernah diributkan sejumlah media massa lokal," kata Ganda Mora sembari menjelaskan selain dugaan penyimpangan anggaran juga pengerjaan proyek penunjukkan langsung (PL).

Untuk itu ulangnya, Kejati Riau diminta untuk melakukan pengusutan anggaran dari proyek pembangunan Jembatan Teluk Mesjid. Yakni, dengan memanggil pihak instansi yang menangani proyek ini. Misalnya itu pejabat dilingkungan Dinas PU Riau dan pejabat di lingkungan PU Siak.

Sebab katanya, hal pengerjaan proyek berdasarkan PL itukan jelas melanggar UU Nomor 5/1999. "Pengerjaan proyek diatas nilai yang ditetapkan ketentuan. Maka proyek Jembatan Teluk Mesjid yang di PL-kan itu bertentangan UU Nomor 5/1999, Peraturan Presiden Nomor 54/2010," katanya.

Dikatakannya, dalam UU Nomor 5/1999 jelas menegaskan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini diduga penyelewengan anggaran proyek itu. (rdi)