SELATPANJANG - Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau akan melaporkan Rita Mariana, yang merupakan oknum istri perwira polisi yang bertugas di Mapolres Kepulauan Meranti.

Kasus ini mencuat buntut dari tulisannya yang dipostingkan oleh akun Ahan Chen di group Facebook Relawan Jokowi Amin 2019 pada 7 Mei 2019 lalu, yang sebelumnya di viralkan menjadi surat terbuka oleh akun Facebook Ratna Oong pada 7 Mei 2019 pukul 21:24 lalu.

Didalam tulisannya yang akan ditujukan kepada Presiden RI, Rita Mariana yang mengaku sebagai Srikandi Jokowi itu menuliskan beberapa hal yang memojokkan orang nomor satu di Meranti. Diantaranya disebutkan bupati sebagai monster dan mempunyai sifat Dajjal yang menyembunyikan semua informasi tentang keburukan dan kemiskinan desa dan menutupi bisnis besar Narkoba oleh adiknya dan bisnis gelap lainnya.Tidak sampai disitu, Bupati juga disebutkan juga menguasai semua mafia di Meranti, tempat hiburan, perjudian dan ilegal logging. Bupati juga dituduhkan telah menikah sampai enam kali.

Dalam hal penyebaran informasi, media pun ikut disalahkan, dimana dia menyebutkan wartawan pura- pura tidak tahu karena sudah disiram uang.

Ads
Selain itu dia juga menyinggung sebanyak 60 desa yang ada di Meranti dalam kondisi miskin.

Saking miskinnya desa itu tempat buang air kecil dan air besar di semak atau belakang hutan.Penduduknya kebanyakan buta huruf dan bodoh bisa berbahasa, namun tidak bisa menulis.

Salah satu desa yang disebutkannya adalah Desa Sesap yang berada di Tebingtinggi, dimana desa tersebut mayoritas didiami oleh Suku Akit.

Dalam tulisannya, disebutkan desa itu tidak ada fasilitas Puskesmas dan mantrinya, masyarakat tidak satupun yang memiliki surat tanah. Dalam tulisan itu disebutkan masyarakat di Desa Sesap tidak tahu arti agama dan merayakan perayaan agama apa saja.

Dia juga menyinggung rumah suku Akit seperti rumah tidak layak huni yang tidak memiliki dinding dan pembatas.

Menanggapi hal tersebut, Forum Kepala Desa (FKD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat pada Sabtu (11/5/2019) pukul 13:00 WIB dan akan melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib atas dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan yang tidak menyenangkan.

Rapat yang digelar di Sekretariat Forum Kepala Desa Kepulauan Meranti di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Selatpanjang Kota itu menghadirkan sejumlah kepala desa dengan masing-masing koordinator kecamatan.

"Rapat yang kita gelar ini untuk menindaklanjuti terhadap postingan di Medsos yang memojokkan Bupati, desa di Meranti dan wartawan. Ini tidak ada perintah dari Bupati, namun kami atas nama forum kepala desa berinisiatif untuk mengambil langkah melaporkan ke Polres, karena realitanya tidak benar seperti yang diungkapkan," kata ketua Forum Kepala Desa Kepulauan Meranti, Mahadi.

Lebih lanjut dijelaskan Mahadi, tulisan dalam postingan tersebut adalah suatu fitnah yang keji, menurutnya tidak ada desa di Kepulauan Meranti yang tidak terperhatikan kondisinya atau sama sekali tidak maju seperti yang dituliskan oleh Rita Mariana.

"Memang Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah yang termiskin, namun tidak benar jika disebutkan ada desa yang tidak terperhatikan. Ini sama halnya desa di Meranti tidak tersentuh dengan pembangunan, padahal dana desa yang digelontorkan pemerintah dikelola langsung oleh pihak desa untuk dilakukan pembangunan," ujar Mahadi.

Beberapa kepala desa yang menjadi koordinator masing-masing kecamatan juga angkat bicara.

Kepala Desa Melai, Sulaiman yang menjadi koordinator Kecamatan Rangsang Barat mengatakan tuduhan dalam tulisan itu tidak mendasar, hal itulah yang menyebabkan dirinya risih mendengar hal tersebut.

"Kita akan minta klarifikasi dari yang bersangkutan, karena tudingannya terhadap desa sangat tidak mendasar, itu artinya Meranti tidak berhasil membangun dari dana yang dikucurkan," kata Sulaiman.

Kepala Desa Alah Air Timur, Sutrisno yang menjadi koordinator Kecamatan Tebingtinggi juga mengungkapkan hal yang serupa, dia mengatakan walaupun tidak secara spesifik disebutkan, namun kepala desa yang lain ikut merasakan imbasnya.

"Kita turut merasa dirugikan, karena semua desa yang ada di Meranti terkena imbasnya. Saya tidak setuju dengan yang disampaikannya, karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan, ini perlu dilakukan langkah selanjutnya," kata Sutrisno.

Sementara itu, Kepala Desa Lukun, Lukman yang menjadi koordinator Kecamatan Tebingtinggi Timur juga angkat bicara. Menurutnya perlu ada gerakan yang bisa membuat efek jera bagi yang bersangkutan.

"Ini harus ada gerakan yang perlu kita lakukan sampai ke Polres. Kita juga perlu meminta klarifikasi mempertanyakan itu," ucap Lukman.

Ditempat terpisah, Kepala Desa Sesap, Jumri yang ditemui wartawan sangat menyayangkan hal itu. Menurutnya tuduhan terhadap desanya itu sangat tidak benar dan tidak mendasar.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Desa Sesap kondisinya tidak separah seperti yang diungkapkan Rita Mariana dalam tulisan itu. Untuk itu Jumri mempersilahkan yang bersangkutan untuk datang langsung dan melihat kondisi desanya itu.

"Saya tidak terima apa yang telah diungkapkan terhadap desa kami. Untuk itu kami persilahkan yang bersangkutan untuk melihat di lapangan," ujar Jumri, Sabtu (11/5/2019).

Kepala Desa Sesap itu mengatakan bahwa tidak benar jika tidak ada fasilitas dan tenaga kesehatan didesanya, bahkan dia mengatakan Poskesdes Desa Sesap dijadikan percontohan Poskesdes se Kecamatan Tebingtinggi.

Selain itu program Nawacita yang dicanangkan Jokowi telah berjalan dengan baik didesanya.

"Pemerintah cukup serius dalam hal membangun desa, dimana para pendamping desa pun ikut bergerak, jadi darimana informasi yang tidak mendasar itu," kata Jumri.

Lebih lanjut dikatakan, pembangunan di desanya sangat signifikan. Dimana pada tahun 2018 lalu ada pembangunan sanitasi 2 unit dan septi tank sebanyak 25 unit.

Selain itu tuduhan yang dibantahnya terkait tidak ada satupun surat tanah yang dimiliki masyarakat Desa Sesap.

"Perlu saya katakan, masyarakat kami mempunyai surat tanah berupa SKT yang ditandatangani kepala desa, selain itu memang ada juga yang menumpang, namun itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama," ungkap Jumri.

Selain itu, tuduhan yang menjadi sorotan adalah masyarakat Desa Sesap yang tidak mengerti agama, lagi - lagi Jumri membantahnya.

"Itu tuduhan yang sangat keji, di Desa kami yang mayoritas didiami oleh Suku Akit sudah banyak yang Muallaf. Selain itu juga ada yang menganut agama Budha dan Kristen dengan rumah ibadah mereka, dan mereka hidup berdampingan," ujar Jumri.

Terhadap tuduhan yang tidak mendasar dan terkesan fitnah, Jumri menyerahkan hal ini kepada keputusan Forum Kepala Desa (FKD) yang akan membawa permasalahan hal ini ke ranah hukum.

"Saya tidak terima dengan semua tuduhan itu. Untuk itu saya serahkan permasalahan ini ke forum," pungkasnya.***