PEKANBARU - Sejumlah masyarakat dari Tapung Hilir, Kampar mengadu ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Riau atas permasalahan yang mereka alami, dimana tanah cadangan program desa transmigrasi seluas 60 Ha diklaim sebagai aset Kepala Desa (Kades) Sukamaju.

Hal tersebut diketahui saat Kades tersebut menjual lahan kepada masyarakat dengan harga Rp 6,9 juta dengan luas 20x25 m. Namun, sebagian masyarakat menolak penjualan tersebut karena peruntukan uang tersebut tidak jelas.

"Didalam kwitansi itu disebutkan bahwa uang tersebut untuk iuran inventarisasi tanah desa, bukan jual beli atau ganti rugi, lalu uang dipungut oleh tim yang legalitasnya dipertanyakan serta uang diduga tidak menjadi penghasilan desa tapi digunakan oleh oknum tertentu," kata perwakilan masyarakat, Paidin, Selasa malam (9/3/2021).

Dia melanjutkan, realita di lapangan, uang tersebut digunakan untuk mengerjakan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, masyarakat hanya diberikan SKT yang dikeluarkan desa dan camat, artinya banyak kejanggalan.

Didalam pertemuan juga, Polman Sinaga selaku Kuasa Hukum masyarakat menyampaikan bahwa persoalan ini sudah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, dan pihaknya sudah menyurati berbagai pihak berwenang bahkan sampai Kemendagri, Dinas Transmigrasi, dan BPN.

"Tapi belum ada kepastian hukum terkait hal yang kami tanyakan, bahkan kami juga sudah buat Laporan Pengaduan (LP) ke Polres Kampar terhadap Kades yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang," tuturnya.

Selain itu, masyarakat mengungkapkan adanya tindakan intimidasi dari pihak lain kepada masyarakat untuk membayar uang yang hampir tujuh juta tersebut, bahkan ada juga dugaan LSM tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi untuk memback-up kepala desa.

Sementara itu, Perwakilan DPW Partai NasDem Riau, Dedi Harianto Lubis, menyampaikan bahwa Nasdem Riau akan coba menganalisa dan mempelajari peristiwa tersebut, dan melalui DPD akan mencoba mengkomunikasikan kepada Bupati Kampar Catur Sugeng yang juga diusung Partai NasDem saat Pilkada lalu.

Kemudian, Ketua DPD Nasdem Kampar, Syamsul Moh Kamar menyampaikan agar masyarakat mengajukan surat permohonan hearing ke Komisi I DPRD Kampar, dan ditembuskan ke Ketua DPRD.

Syamsul juga meminta Anggota DPRD Kampar, Zainuri memfasilitasi masyarakat untuk itu, apalagi ini merupakan Dapil Zainuri, sehingga ada tanggungjawab Zainuri atas laporan masyarakat tersebut.

"Kita siap melakukan apa yang disampaikan oleh partai dan akan berjuang semaksimal mungkin membela masyarakat yang terdzalimi, apalagi masih konstituen saya," tutunya.

Adapun rapat tersebur dihadiri oleh 0engurus DPW Partai NasDem Provinsi Riau bersama Rahmad Rishadi,SH, Chandra Ade Putra Simanjuntak, SH, Muhammad Kharis Yuda Pengurus DPW Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem Riau, serta Ali Akbar Siregar,SH Ketua Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Riau

Dari DPD Partai NasDem Kampar, dihadiri oleh Syamsul Moh Kamar (Ketua), Amrizal (Sekretaris) dan Muhammad Zainuri selaku Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Fraksi NasDem, serta Perwakilan dari Pusbakum Madin yang selama ini mengadvokasi lebih dari 140 KK masyarakat desa selaku pemberi kuasa. ***