PEKANBARU, GORIAU.COM - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), HM Hatta Rajasa menginstruksikan seluruh jajarannya untuk merangkul kader dan pengurus  Partai Bintang Reformasi (PBR) menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2014 mendatang. Dan tidak ada perlakuan istimewa terhadap kader dan pengurus PBR.

‘’Kader PBR diperlakukan sama dengan kader PAN,’’ ujar Hatta Rajasa dalam rapat koOrdinasi dengan DPW PAN se-Indonesia di Jakarta, pekan lalu.Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Riau Bidang Sistem Informasi dan Komunikasi Politik, H. Fendri Jaswir kepada wartawan, Selasa (22/1/2013), mengatakan instruksi Ketua Umum DPP PAN itu telah disikapi DPW PAN Riau dengan menggelar rapat, akhir pekan lalu. ‘’Rapat harian DPW PAN Riau telah memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran caleg hingga akhir Februari mendatang,’’ ujar mantan anggota DPRD Riau tersebut.Menurut Fendri, masalah kader PBR ini memang menjadi perhatian Hatta Rajasa. Sebab, berdasarkan laporan yang dia terima, perlakukan terhadap kader PBR di daerah-daerah berbeda-beda. Ada yang memperlakukan istimewa dengan memberikan porsi lebih besar kepada kader PAN. Ada juga yang memberikan jatah berdasarkan persentase. Tapi, ada juga yang menghitungnya sebagai kader yang baru bergabung di PAN. Karena itu, Hatta menegaskan bahwa kader PBR diperlakukan sama dengan kader PAN.Selain itu, kata Fendri, Ketua Umum DPP PAN juga menginstruksikan untuk merangkul tokoh-tokoh masyarakat menjadi caleg PAN. Sebab, tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat menambah pundi-pundi suara PAN. Realitanya menunjukkan  masyarakat  sekarang ini lebih melihat sosok orang yang ditampilkan dibandingkan partai pengusungnya. ‘’Perlakukan terhadap tokoh masyarakat ini juga harus sama dengan kader PAN, jangan ada diskriminasi,’’ ujar Hatta seperti dikutip Fendri Jaswir.Ketua Umum PAN Hatta Raja juga mengingatkan tentang keterwakilan perempuan 30 persen dalam daftar caleg PAN. Jika calonnya 3 orang, harus ada satu orang perempuan, begitu seterusnya. Keterwakilan perempuan ini wajib hukumnya karena telah diundangkan, dan PAN salah satu yang mengusulkan keterwakilan 30 persen perempuan.  ‘’Bagi PAN, keterwakilan 30 persen perempuan wajib hukumnya,’’ ujar Fendri.Namun, menurut Fendri, semua caleg PAN itu nantinya setelah ditetapkan sebagai caleg tetap oleh KPU, wajib mengikuti pelatihan formal kader PAN. Caleg DPRD Kabupaten/Kota harus lulus Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD), caleg DPRD Provinsi harus lulus Latihan Kader Amanat Madya (LKAM) dan caleg DPR RI harus lulus Latihan Kader Amanat Utama (LKAU). ‘’Hal ini untuk menanamkan platform, ideology, garis-garis perjuangan partai dan loyalitas kepada partai,’’ ujarnya. (rls)