TELUKKUANTAN - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Drs. H. Mursini, MSi diminta untuk mengevaluasi kinerja Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kuansing, HM. Saleh.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi, SAg kepada GoRiau.com, Selasa (20/6/2017) siang di Telukkuantan.

"Saya heran, kok selama ini begitu luas kewenangan yang diberikan bupati kepada Kabag Umum. Sampai-sampai, pekerjaan Kabag Protokoler juga dikerjakannya," ujar Cak Mus.

Dikatakan Cak Mus, dalam peraturan yang baru, tupoksi dari Kabag Umum hanya sebatas melayani administrasi sekretariat, seperti administrasi keberangkatan kepala daerah.

"Kalau jadwal keberangkatan, itu yang ngurus bagian protokoler dan humas. Kalau protokoler dan humas tak diberdayakan, untuk apa dibentuk?" papar Cak Mus.

Cak Mus juga menilai tidak perlu lagi adanya bendahara sekretariat di bawah bagian umum. Sebab, Pemkab Kuansing sudah membentuk BPKAD dan setiap Satker sudah memiliki bendahara tersendiri.

"Masing-masing OPD sudah ada bendahara, BPKAD juga sudah ada. Lantas, untuk apa lagi bendahara di bawah Bagian Umum ini? Itu perlu dievakuasi oleh saudara bupati," terang Cak Mus.

Cak Mus menilai, sejak beberapa bulan terakhir terdapat tumpang tindih antara Bagian Umum dan Bagian Protokoler. Tugas utama dari Bagian Umum, hanya mendampingi sekretariat.

"Intinya, Bagian Umum hanya soal administrasi. Sedangkan Bagian Protokoler, mengurus keberangkatan kepala daerah, mendampingi kepala daerah sampai ke anggaran berangkatannya. Jangan sampai tumpang tindih kewenangannya, itu perlu dipertimbangkan oleh bupati," pungkas Cak Mus.***