PEKANBARU, GORIAU.COM - Setelah sempat diperiksa untuk kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) pada pekan lalu, kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal kembali memeriksa Gubernu Riau HM. Rusli Zainal pada Jumat (7/6) untuk kasus dugaan korupsi kehutanan Kabupaten Pelalawan dan Siak tahun 2006.

"Untuk RZ penyidik menjadualkan pemeriksaan kembali pada Jumat, tanggal 7 Juni 2013. Bukan untuk kasus PON, tapi untuk kasus kehutanan," kata juru bicara KPK Johan Budi dihubungi per telepon dari Pekanbaru, Rabu (5/6/2013).

Juru bicara ini mengatakan, jadual pemeriksaan kedua kalinya untuk Rusli Zainal ini diagendakan tepat pukul 10.00 WIB di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun Johan mengaku belum mendapatkan memastikan apakah RZ akan bakal langsung ditahan atau kembali bebas.

"Semuanya tergantung hasil pemeriksaan penyidik. Kalau dianggap perlu dilakukan penahanan, RZ akan ditahan. Kalau ternyata tidak perlu dilakukan penahanan, maka RZ tidak akan ditahan," kata Johan.

KPK menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka dalam korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pelalawan Riau periode 2001-2006 pada 8 Februari 2013. Pada waktu bersamaan, lembaga 'superbody' ini juga menetapkan Rusli untuk kasus dugaan korupsi berbagai proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII/2012 di Riau.

Gubernur Riau ini juga telah cegah perpergian keluar negeri selama satu tahun (dua kali) untuk kasus korupsi PON dan satu kali (enam bulan) untuk kasus korupsi kehutanan yang telah menjerat sejumlah pejabat di Riau. Mereka adalah Tengku Azmun Jaafar (eks Bupati Pelalawan), Arwin As (eks Bupati Siak), Asral Rahman (eks Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2002-2003), Syuhada Tasman (eks Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2003-2004) dan Burhanuddin Husin (eks Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2005-2006).

KPK juga mengaku telah memulai mendalami adanya dugaan kejahatan korporasi atau persekutuan yang melibatkan sejumlah perusahaan kehutanan di Riau.

Data Putusan Pengadilan Nomor:06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST menyebutkan kerugian negara terkait kasus korupsi kehutanan Riau untuk tersangka Tengku Azmun Jafar mencapai lebih Rp1,2 triliun. Data tersebut juga menguraikan ada sebanyak 17 perusahaan yang terlibat. Seperti PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang diklaim merugikan negara sebesar Rp939,29 miliar dan 16 perusahaan lainnya (seluruhnya anak perusahaan RAPP).(fzr)