JAKARTA - Juru Bicara Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan penjelasan terkait program Food Estate yang belakangan digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Dahnil saat berbicara dalam acara peluncuran buku "Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam Karya Laksdya TNI Agus Setiadji" yang berlangsung secara virtual, Selasa (7/7/2020).

"Hari ini Kemenhan (kementerian pertahanan) diberikan tanggung jawab oleh presiden sebagai leading sector untuk memperkuat food estate. Insya Allah hari Kamis Pak Menhan dan Pak Presiden akan meninjau lokasi di Kalimantan Tengah terkait rencana dengan food estate. Food estate ini akan menjadi logistik cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti ditangani oleh prajurit TNI," ujarnya.

Ia lantas mengutip survei yang dilakukan The Economist tahun 2017. Saat itu, The Economist menulis negara-negara yang mempunyai ketahanan pangan yang stabil justru berasal dari kawasan Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan Asia dan Afrika, yang memang sejak awal itu mendorong pertumbuhan, kemudian industrialisasi, justru meninggalkan sektor pertanian.

Sedangkan Eropa dan Amerika, lanjut Dahnil, sekarang sudah mulai de-industrialisasi. Malah Eropa dan Amerika Utara mulai masuk ke ekonomi hijau dan sebagainya. Akhirnya, menurut dia, sektor pertanian mereka mendapat subsidi besar-besaran. Sehingga ramalan The Economist pada 2030 justru Eropa dan Amerika Utara justru punya ketahanan pangan yang kuat.

"Nah dalam perspektif itulah kita ingin mengubah ramalan itu. Sekarang era Covid-19, semuanya sadar betul ujung-ujungnya yang paling kita butuhkan adalah tempat tinggal dan pangan. Maka negara, dalam hal ini Presiden, Pak Menhan, merevitalisasi logistik kita, pangan kita melalui food estate itu. Itu kesadaran itu kemudian tumbuh di era Covid-19 ini secara baik," kata Dahnil.

Sebelumnya, Jokowi memutuskan Kalteng sebagai kawasan food estate. Secara khusus, Jokowi memerintahkan sejumlah menteri untuk menggarap food estate secara bersama-sama.

Menteri-menteri yang terpilih tersebut adalah Prabowo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Rencana Jokowi ini diungkapkan Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.

"Telah diputuskan Bapak Presiden, tadinya ada 3 alternatif di Sumatera Selatan, Merauke, dan Kalimantan Tengah. Diputuskan dipilih di Kalteng di eks lahan gambut. Tapi ini yang tidak ada gambutnya, ini adalah aluvial," kata Basuki, Rabu (24/6/2020).

Ia menjelaskan, proyek ini bakal dikerjakan di sekitar Sungai Barito di atas lahan seluas 165 ribu hektare. Di kawasan tersebut, Basuki menjelaskan, sebenarnya terdapat potensi pembukaan lahan seluas 295.500 hektare, namun pihaknya kini masih fokus di 165 ribu hektare.

Selama ini, lahan 165 ribu hektare tersebut sudah pernah dibuka sebagai persawahan namun tak terawat dengan baik. Inilah yang akan dijadikan food estate.

"Jadi di bagian pinggir Sungai Barito sebanyak 165 ribu hektare. Di sana ada 165 ribu hektare eks kawasan gambut PLG yang berupa aluvial. Potensi wilayahnya 295.500 hektare, namun yang sudah dicetak sawah dan sudah ada jaringan irigasinya seluas 165 ribu hektare," ujar Basuki.

"Dengan menggerakkan BUMN, Menhan juga termasuk untuk bisa ikut, karena menurut beliau, ini adalah program ketahanan non-militer," lanjutnya.***