PEKANBARU, GORIAU.COM - Penanganan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khusus pada penanganan kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan tidak kompeten di bidang kehutanan di Riau sejak tahun 2008 hingga 2012 patut diapresiasi.

Sebab, penanganan kasus korupsi dengan nilai kerugian mencapai Rp3 triliun ini telah berhasil memproses serta memenjarakan lima orang yaitu Tengku Azmun Jaafar (eks Bupati Pelalawan), Arwin As (eks Bupati Siak) serta tiga eks Kadishut Riau, Asral Rahman dan Syuhada Tasman dan Burhanuddin Husin.Meski demikian, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Muslim Rasyid kepada wartawan, Senin (21/1/2013) mengatakan, dari penanganan kasus korupsi tersebut faktanya belum menuntaskan semua aktor atau pelaku karena manajemen perusahaan dan pejabat lainya belum tersentuh secara hukum.

''Penanganan penegakkan hukum ini belum serius dilakukan KPK sebab berdasar bukti-bukti dimililiki dan fakta persidangan sebelumnya. Banyak yang terlibat dalam kasus IUPHHK-HT baik manajemen perusahaan dan sejumlah kepala daerah," katanya.

Sehingga, wajar katanya, jika ada penilaian kontroversi IUPHHK-HT bermasalah ini seakan masih dibiarkan. Sebab data dan fakta mengungkapkan korporasi yang khusus dilakukan perusahaan-perusahaann diduga terlibat praktek korupsi sudah jelas dipersidangan karena menikmati keuntungan izin yang bermasalah itu.

"Mestinya, korporasi khususnya perusahaan yang diduga terlibat dalam praktek korupsi melibatkan sejumlah kepala daerah dan serta menikmati keuntungan dari izin-izin yang bermasalah tersebut, harusnya juga mendapatkan ganjaran kasus IUPHHK-HT ini. Tapi, kenyataanya pelaku dibiarkan begitu saja,'' terangnya.

Sebab sebut Muslim, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, tanggal 8 Juni 2002, jelas-jelas, kata Muslim tak dibenarkan kepala daerah kabupaten/kota hingga gubenur mengesahkan RKT.

"Inikan juga didukung dua Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6652/Kpts-II/2002 dan Nomor 151/Kpts-II/2003 menyebutkan kewenangan pengesahan dan penerbitan RKT merupakan kewenanangan Menteri Kehutanan. Sehingga gubernur tak mempunyai kewenangan menilai, mengesahkan RKT atau Bagan Kerja IUPHHK-HT," terangnya.

Seperti diketahui, tambahnya, sejak diterbitkan PP dan Keputusan Menteri yang tidak membenarkan campur tangan kepala daerah dalam mengesahkan RKT IUPHHK-HT ada sebanyak 15 perusahaaan menikmati korporasi dibidang kehutanan. Sehingga, di Riau dari hasil kerjanya KPK hanya menjerat lima koruptor rugikan negara.

"Kelima koruptor tersebut adalah Tengku Azmun Jaafar (eks Bupati Pelalawan), Arwin As (eks Bupati Siak), Asral Rahman (eks Kepala Dishut Riau 2002-2003), Syuhada Tasman (eks Kepala Dishut Riau 2003-2004), dan Burhanuddin Husin (eks Kepala Dishut Riau 2005-2006). Inikan belum ada yang lainnya," kata Muslim.

Dikesempatan itu, Muslim mengatakan, kejahatan korupsi di sektor kehutanan di Riau ini tidak saja menguntungkan pelaku secara individu namun juga korporasi khususnya yang bergerak di usaha kehutanan. Akibat pemberian izin yang tidak sah tersebut, negara dirugikan triliunan rupiah dan menimbulkan kerusakan hutan.

"Bukti dilihat dari hilang tutupan hutan alam konsesi RKT-IUPHHKHT dilakukan secara 'legal' atas izin oleh kepala daerah. Sehingga belasan perusahaan yang disinyalir pemasok bahan baku kepada dua group perusahaan besar di Riau yaitu APP dan APRIL," katanya sambil mengatakan manajemen dua perusahaan ini ternyata masih aman hingga kini.

Sebab sebutnya, KPK hingga saat ini belum menyentuh kejahatan korporasi yang dilakukan oleh APP dan APRIL di Riau. Padahal kejahatan dua dari korporasi itu jelas, dimana, bahan baku pulp and paper korporasi berasal dari praktek illog dengan menebang hutan alam dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

"Fakta-fakta itu terungkap jelas dalam putusan Pengadilan Tipikor terhadap terpidana dua eks Bupati dan tiga eks Kepala Dishut dimulai tahun 2008-2012. Fakta dipersidangan juga menunjukkan, sejumlah petinggi korporasi melakukan suap kepada kepala daerah atau pejabat dinas kehutanan provinsi," terangnya.

Korporasi melalui para direktur, kata Muslim mengajukan usulan RKT IUPHHK-HT menjalankan operasional perusahaan sesuai amar putusan pengadilan Tipikor di dalam persidangan terhadap lima terpidana eks pejabat menjadi terpidana. Oleh karenanya, KPK segera tetapkan status tersangka terhadap direktur korporasi.

"Fakta hukum jelas. Bahwa korporasi memang merusak hutan alam, serta menyuap pejabat negara (kepala daerah), dan memperkaya korporasi dengan cara illegal yang berakibat merugikan keuangan negara. KPK harus segera menetapkan status tersangka pada direktur korporasi, termasuk pejabat negara lain," katanya.

Memang benar, selain kepala daerah mantan Bupati Pelalawan dan mantan Bupati Siak serta mantan pejabat Kepala Dishut Riau ditahan menjalani hukuman. KPK sebutnya, juga menjadikan Ir Rosman sebagai GM Forestry PT RAPP terlibat didalam kasus ini sebagai saksi. Tapi sejak 2008 jadi buronan atau Daftar Pencarian Orang.

Yang anehnya, tambah Muslim, berdasarkan catatan Jikalahari akan keterlibatan dari pimpinan (direktur,red) korporasi dalam kasus korupsi kehutanan di Riau juga dibiarkan. Ini dibuktikan, hingga kini korporasi dapatkan RKT IUPHHKHT secara 'legal' kepala daerah. Itu\ ternyata sampai kini masih tetap bebas.

"Korporasi itu diantaranya PT Madukoro, PT Inhil Hutan Pratama, PT Anugerah Bumi Sentosa, PT Wana Rokan Bonai Perkasa, CV Bhakti Praja Mulia, CV Mutiara Lestari, PT Putri Lindung Bulan, PT Triomas FDI, CV Alam Lestari, CV Harapan Jaya, CV Bhakti Praja Mulia, CV Mutiara Lestari, PT Triomas FDI," katanya.

Selain itu sambungnya, CV Alam Lestari, CV Riau Bina Insani, PT Sinar Deli Pratama, PT Riau Jambi Sejahtera, CV Harapan Jaya, PT Sumber Maswana Lestari dan lainnya. Padahal korporasi ini jelas melawan hukum, tapi hingga saat ini masih terus beroperasi dan tidak diproses secara hukum. Padahal UU itu jelas.

"Dalam UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dimungkinkan adanya proses hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penjatuhan pidana denda itu penting untuk memberikan efek jera bagi korporasi yang sekaligus menghindari kerugian keuangan negara semakin besar. Efektifnya dijerat hukum," katanya. (rdi)