JAKARTA - Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Immawan Baikuni Alsafa menyayangkan keterlibatan pejabat negara dalam bisnis.

Menurut Immawan, jika benar Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan terlibat bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR) itu sangat disayangkan dan sangat tidak pantas.

"DPP IMM menyayangkan keterlibatan pemerintah berbisnis dengan rakyat di tengah kondisi perekonomian Indonesia terpuruk. Seharusnya fokus pemerintah adalah percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat,'' ujarnya.

Dikatakan, pandemi Covid-19 belum usai, penderitaan rakyat seolah tiada habisnya. Sejak kasus pertama diumumkan, setidaknya sebanyak 1,3 juta orang sudah pernah terjangkit dan 35.000 orang telah meninggal dunia.

Dampak di sektor ekonomi paling dirasakan oleh rakyat Indonesia, sebelum pandemi melanda dunia, jumlah penduduk miskin Indonesia berkisar 9,5%, data terbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan yakni kisaran 15-17% penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan.

Berbanding terbalik dengan penderitaan  yang saat ini sedang dirasakan rakyat indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 70,3 persen penyelenggara negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi Covid-19.

Salah satu yang paling fantastis adalah harta kekayaan Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan dari Rp 67.747.603.287 naik menjadi Rp 745.188.108.997 atau total penambahan kekayaan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Rp 677.440.505.710 selama masa pandemi.

Lonjakan harta kekayaan yang fantastis ini memperkuat dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran Bisnis Alat Tes SWAB, Polymerase Chain Reaction (PCR)  bersama dengan PT. Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Tidak tanggung-tanggung, 2 perusahaan yang berafiliasi langsung dengan Luhut yakni PT. Toba Sejahtra dan PT. Toba Bumi Energi tercatat mengantongi 242 lembar saham senilai Rpt. 242 juta di GSI.

Immawan Baikuni Alsafa juga mengecam pemerintah yang justru berbisnis dengan rakyat, mengontrol penjualan alat kesehatan di tengah pandemi. Perjuangan tenaga medis dan seluruh relawan hingga rakyat yang berkorban nyawa memerangi Covid-19 justru dikhianati oleh pemerintah yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dengan berbisnis alat Tes SWAB PCR.

''Melihat buruknya kinerja Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan DPP IMM mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerjanya, yang kita nilai sangat buruk, pun secara etis dan moral tidak tepat dengan mendulang keuntungan ditengah krisis yang dihadapi oleh rakyat. Jikalau mau jadi pebisnis, mundur saja dari jabatan menteri, dari pada hanya berjubah sebagai pejabat publik namun untuk meraup keuntungan bisnisnya,'' tegasnya. (rls)