
JAKARTA – Kejaksaan Agung kembali menyoroti dugaan praktik pengurangan kewajiban perpajakan secara melawan hukum setelah menggeledah sejumlah rumah dan kantor pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Penggeledahan berlangsung dua hingga tiga hari lalu dan menjadi bagian dari penyidikan kasus yang diduga melibatkan pengaturan nilai pajak pada periode 2016–2020.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan langkah tersebut. “Benar ada penggeledahan,” ujarnya, Senin (17/11/2025). Ia menjelaskan bahwa penyidik mendalami praktik penawaran pengurangan pajak di luar ketentuan dengan imbalan tertentu dari wajib pajak.
“Orang tersebut diduga menawarkan penurunan kewajiban pajak jauh di bawah ketentuan. Ada kesepakatan dan ada pemberian,” jelasnya.
Penyidik mendapati pola penurunan tagihan pajak yang signifikan. Tagihan sekitar Rp30 miliar diduga diturunkan menjadi Rp5–10 miliar, dan selisih nilai tersebut menjadi ruang transaksi antara wajib pajak dan oknum aparat. “Biasanya begitu, terjadi bargaining,” tutur Anang.
Secara aturan, pengurangan pajak hanya dapat dilakukan apabila didukung dokumen yang sah dan perhitungan objektif. Namun temuan awal menunjukkan pengaturan nilai pajak tidak didasarkan pada pemeriksaan yang valid, melainkan kesepakatan terselubung.
Sumber penegak hukum menyebut tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus juga melakukan penggeledahan di sejumlah rumah pejabat pajak untuk mencari alat bukti tambahan. Beberapa temuan disebut berkaitan dengan dugaan manipulasi dalam program tax amnesty periode 2015–2020.
Anang menyampaikan bahwa sejumlah saksi telah diperiksa melalui dua metode: menghadirkan saksi ke kejaksaan atau mendatangi mereka secara langsung. “Sudah ada beberapa saksi yang diperiksa,” katanya.
Kejagung menegaskan penyelidikan akan berlanjut dan membuka kemungkinan penggeledahan susulan. Penetapan tersangka akan diumumkan setelah bukti dianggap memadai. Hingga berita ini disusun, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan. ***