PEKANBARU – Ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Riau kembali mencuat, meski tipis. Badan Pusat Statistik (BPS) Riau mencatat Gini Ratio per Maret 2025 sebesar 0,307 atau naik 0,001 poin dibandingkan September 2024 yang tercatat 0,306. Kenaikan tersebut utamanya disumbang oleh peningkatan ketimpangan di wilayah perkotaan.

“Gini Ratio perkotaan naik menjadi 0,345, dari sebelumnya 0,333 pada September 2024,” kata Statistisi Ahli Madya BPS Riau, Meita Komalasari, dalam rilis resmi, Jumat (25/7/2025). Di sisi lain, perdesaan justru mencatat penurunan Gini Ratio dari 0,271 menjadi 0,267.

Angka ini menegaskan jurang pengeluaran antara kelompok kaya dan miskin masih ada, terutama di kota-kota besar. Namun secara keseluruhan, Riau masih berada dalam zona ketimpangan rendah.

Ketimpangan pengeluaran biasanya mencerminkan seberapa merata hasil pembangunan dinikmati penduduk. Semakin tinggi angkanya, semakin besar pula jarak antara si miskin dan si kaya.

Namun, Riau masih bernapas lega. Berdasarkan indikator Bank Dunia, ketimpangan dianggap rendah bila kelompok 40 persen penduduk terbawah memiliki porsi pengeluaran lebih dari 17 persen. Di Riau, pada Maret 2025, kelompok ini menguasai 22,32 persen pengeluaran naik dari 22,25 persen pada September 2024.

“Kalau dirinci, di kota sebesar 20,80 persen, di desa bahkan lebih tinggi yakni 23,84 persen. Jadi dua-duanya masih aman,” ujar Meita.

Bank Dunia mengelompokkan ketimpangan dalam tiga kategori: tinggi (kurang dari 12 persen), sedang (12–17 persen), dan rendah (di atas 17 persen).

Secara nasional, Gini Ratio Indonesia pada Maret 2025 berada di angka 0,375. Dengan demikian, posisi Riau (0,307) masih jauh di bawah rata-rata nasional, menandakan distribusi pengeluaran di provinsi ini relatif lebih merata.

Adapun provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi adalah DKI Jakarta (0,441), disusul Yogyakarta (0,426), dan Jawa Barat (0,416). Di sisi lain, Bangka Belitung mencatat Gini Ratio terendah yakni 0,222.

Kendati demikian, tren kenaikan di perkotaan patut menjadi perhatian. Ketimpangan yang terus melebar di pusat-pusat pertumbuhan bisa memicu eksklusi sosial, kesenjangan layanan dasar, hingga instabilitas sosial jika tidak dikendalikan sejak dini.

BPS menekankan pentingnya mengawasi pola konsumsi dan akses terhadap sumber daya ekonomi, terutama bagi kelompok rentan di perkotaan. Pemerataan pembangunan, katanya, bukan semata soal anggaran, tetapi keberpihakan yang nyata terhadap yang tertinggal. ***