TELUK KUANTAN, GORIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Kuansing melalui Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Kuansing mulai menggesa pembentukan desa adat sesuai amanat Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014,  yang salah satunya menegaskan masing-masing daerah agar menggesa pembentukan desa adat.

Rapat kerja  dan sosialisasi pembentukan desa adat ini  dipimpin Bupati diwakili Asisten I Setdakab Kuansing Erlianto, dihadiri Kepala BPMPKB Asaruddin dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Muradi.

Sebagai peserta hadir para Camat se-Kuansing, penghulu adat se-Kuansing, tokoh adat yang ada di masing-masing Kecamatan, acara digelar di ruang multimedia, kantor Bupati, Rabu (3/12/2014).

Sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa  paling lambat pada 15 Januari 2015 mendatang, seluruh daerah sudah harus mengusulkan pembentukan desa adat termasuk Kabupaten Kuansing yang memiliki 229 desa.

Dalam sambutannya Asisten I Setdakab Kuansing Erlianto  mengatakan, penetapan desa adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2014 harus memenuhi syarat utama bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya harus, pertama secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Kedua, dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketiga sesuai dengan prinsip NKRI.

Disampaikannya,  pembentukan desa adat merupakan hal baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Dalam penetapan desa adat harus melalui beberapa tahapan dan butuh persiapan yang matang baik dari pihak masyarakat yang bersangkutan maupun pemerintah, baik pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi.tlk