JAKARTA – Polda Metro Jaya menetapkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Fatia merupakan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sedangkan Haris Azhar merupakan Direktur Lokataru.

Dikutip dari sindonews com, Tim Advokasi untuk Demokrasi Nurkholis Hidayat mengatakan, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti siap memenuhi pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya, Senin (21/3/2022).

''Haris Azhar dan Fatia dipanggil untuk pemeriksaan hari Senin 21 Maret 2022. Haris akan dijadwalkan pukul 10.00 WIB dan Fatia pukul 14.00 WIB. Keduanya dengan senang hati menghadiri proses pemanggilan dan pemeriksaan,'' ujar Nurkholis Hidayat melalui zoom meeting, Sabtu (19/3/2022).

Pengacara Haris Azhar itu mengatakan, kliennya bakal dilakukan proses verbal BAP dan pasti Haris Azhar dan Fatia bakal menyampaikan apa yang telah disampaikan pada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya.

Maksudnya, Haris dan Fatia sebelumnya telah diperiksa oleh polisi dalam kasus itu kapasitasnya sebagai terklarifikasi dan saksi. Pada pemeriksaan Senin, 21 Maret 2022 dalam kapasitasnya sebagai tersangka, pihaknya bakal memberikan informasi tambahan. Bahkan, sejumlah dokumen akan ditambahkan dan dibawa untuk diserahkan pada polisi guna membela hak keduanya sebagai tersangka.

Kebenaran Tak Bisa Dipenjara

Menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka, Haris Azhar mengatakan, kebenaran tidak bisa dipenjara.

''Badan saya, fisik saya dan juga saya yakin Fatia bisa dipenjara, tapi kebenaran yang kita bicarakan dalam video di YouTube itu tak bisa dipenjara,'' ujar Haris melalui zoom meeting, Sabtu (19/3/2022).

Dia mengungkapkan, penderitaan orang Papua tak bisa diberangus dan ditempatkan dalam penjara. Orang Papua, terutama di Intan Jaya akan terus menjerit untuk mencari pertolongan.

Haris menilai manakala negara tercintanya ini hanya bisa memberikan status tahanan kepadanya setelah dia menyuarakan kebenaran melalui YouTubenya, dia bakal menganggapnya sebagai sebuah kehormatan. Sejatinya, dia hanya menyuarakan dua fakta yakni satu conflict of interest atau benturan kepentingan pada sejumlah orang yang memiliki dobel posisi. Satu lagi posisi bisnis yang dipraktikkan di saat bersamaan atau menjabat sebagai posisi pejabat publik.

Kedua, apa yang dia diskusikan masalah di Papua, praktik benturan kepentingan itu terjadi berbanding jauh dengan situasi masyarakat yang ada di Intan Jaya.

''Terbukti, dulu saya dan Fatia pada pemeriksaan awal sudah mengatakan daripada negara sibuk mempidanakan kami lebih baik urus Papua dan hari ini karena mereka sangat gesit dan sibuk mempidanakan saya dan Fatia, apa yang terjadi, situasi buruk di Intan Jaya terus terjadi,'' ujar Haris.

Dia menambahkan, di Intan Jaya minggu lalu terjadi korban. Sebelumnya juga terjadi korban dan pengungsian masih terus terjadi. Maka itu, dia menilai proses hukum terhadapnya itu mencerminkan miskinnya integritas bagi negara dalam menangani situasi, khususnya di Intan Jaya.

''Menolak fakta, mengabaikan lapangan, serta ingin memenjarakan saya dan Fatia,'' katanya.

Dilaporkan Luhut

Luhut melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021. Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021.

Laporan itu dibuat Luhut sebagai reaksi atas tayangan Youtube bertajuk Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! Video itu diunggah di akun Youtube Haris pada 20 Agustus 2021.

Dalam video itu Fatia dan Haris membicarakan hasil riset terkait konflik di Intan Jaya, Papua, hubungannya dengan tambang emas di sana yang mereka sebut turut dikuasai oleh perusahaan milik Luhut.

Dalam laporannya, Luhut mempersangkakan Haris Azhar dan Fatia dengan Pasal 45 Juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

''Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak, cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan karena dua kali saya sudah (meminta Haris Azhar dan Fatia) minta maaf nggak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan,'' kata Luhut di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (22/9).

Luhut mengemukakan bahwa dirinya sempat meminta Haris Azhar dan Fatia untuk menyampaikan permohonan maaf. Namun hal itu tak kunjung dilakukan.

''Saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research tidak ada. Jadi saya kira pembelajaran kita semua masyarakat, banyak yang menyarankan saya tidak begini (membuat laporan polisi), tapi saya bilang tidak. Saya mau menunjukkan kepada publik supaya manusia-manusia itu yang merasa publik figur itu menahan diri untuk memberikan statement-statement tidak bertanggung jawab,'' imbuhnya.

Sempat Mau Dijemput Paksa

Pada 18 Januari 2022, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sempat berupaya menjemput paksa Haris Azhar dan Fatia. Namun, keduanya menolak dan menegaskan akan hadir langsung menemui penyidik.

Sekitar pukul 11.00 WIB, Haris dan Fatia hadir memenuhi panggilan penyidik. Mereka keluar sekitar pukul 17.47 WIB. Haris ketika itu menyebut ada 17 pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepadanya. Sedangkan, Fatia sebanyak 20 pertanyaan.

''Saya 17, Fatia 20. Dijumlah jadi 37,'' ungkap Haris.

Menurut Haris, pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik kebanyakan menjurus soal akun YouTube miliknya. Selain itu, soal riset atau kajian terkait Ekonomi Politik Penempatan Militer di Intan Jaya.

''Banyak soal akun YouTube saya. Lalu juga soal materi conflict of interestnya dan soal riset oleh sembilan organisasi,'' ujar Haris.

''Juga dipertanyakan terkait sumber-sumber riset ataupun data-data yang menyebutkan terkait dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan yang di mana itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam risetnya juga. Selain itu mempertanyakan terkait metodologi dan sebagainya yang itu tadi sudah dijawab melalui proses pemeriksaan,'' imbuh Fatia.

Dua Kali Mangkir

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis saat ini pun menjelaskan alasan penyidik melakukan upaya jemput paksa terhadap, Haris dan Fatia kerena dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Terlebih, alasan mereka tidak hadir dinilai tidak wajar.

''Untuk kepentingan penyidikan, saksi HA dan FA dua kali tidak hadir dengan alasan yang tidak patut dan wajar, dan sesuai mekanisme pada KUHAP, penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya membawa Surat Perintah untuk membawa dan menghadirkan saksi,'' kata Aulia kepada wartawan, Selasa (18/1/2022) siang.

Panggilan pertama, dilayangkan pada 23 Desember 2021. Sedangkan yang kedua pada 6 Januari 2022.

''Kemudian keduanya mengajukan lagi surat permohonan pemeriksaan tanggal 7 Februari 2022 dengan alasan tidak dapat meninggalkan pekerjaan,'' ujar Aulia.

Aulia menyebut, penyidik urung melakukan jemput paksa terhadap Haris dan Fatia. Alasannya, karena keduanya telah bersedia hadir memenuhi panggilan penyidik ketika itu.***