PEKANBARU - Koordinator Pusat Aliansi Mahasiswa Kesehatan Riau (AMKR), Sandika Syaputra menjadi millenial pertama di Provinsi Riau yang menerima suntikan vaksin jenis sinovac bersama dengan para tokoh-tokoh lainnya di RSUD Arifin Achmad, Kamis pagi (14/1/2021).

"Saya lega sekali karena tidak ada rasa sakit sama sekali, dan setelah saya menunggu 30 menit untuk melihat reaksi yang akan terjadi dan alhasil tidak ada reaksi yang merugikan pada tubuh saya," katanya.

Karena sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya divaksin, Sandjka berharap kepada seluruh masyarakat di Provinsi Riau, khususnya kaum milenial, pemuda dan mahasiswa untuk dapat sama-sama melakukan vaksinasi.

"Mari sama-sama kita menekan penyebaran wabah covid-19 ini dengan melakukan vaksinasi Covid-19 dan juga tetap menjaga Protokol Kesehatan (Prokes) sebagai ikhtiar kita untuk melandaikan kasus covid-19 di daerah yang kita cintai ini," tambah mahasiswa Farmasi di STIFAR Riau ini.

Sebelumnya, vaksinasi juga telah dilakukan pada Rabu (13/1/2021) di Jakarta oleh Presiden RI dan beberapa tokoh nasional yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pada Senin (11/1), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin tersebut. Adapun vaksin yang akan disuntikkan berupa vaksin Sinovac yang berasal dari China.

Pemberian izin penggunaan darurat dari vaksin Sinovac didasarkan atas data analisis dan uji klinis yang dilakukan di Bandung, didukung data dari Turki dan Brasil. Uji klinis fase 3 di Bandung menunjukkan vaksin Covid-19 buatan China mempunyai tingkat efikasi 65,3 persen.

"Hasil analisis terhadap efikasi vaksin Sinovac dan uji klinik di Bandung menunjukkan efikasi sebesar 65,3 persen," kata Kepala BPOM Penny Lukito, Senin (11/1).

Ini telah memenuhi persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni efikasi vaksin minimal 50 persen. Angka efikasi mengartikan harapan bahwa vaksin Sinovac mampu menurunkan kejadian infeksi Covid-19 hingga 65,3 persen.

Pelaksanaan vaksinasi akan dilaksanakan selama 15 bulan dan akan berjalan dalam dua periode yakni periode pertama dari Januari hingga April 2021 dengan memprioritaskan 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi.

Kemudian, periode kedua selama 12 bulan, April 2021 hingga Maret 2022, untuk menjangkau jumlah masyarakat hingga 181,5 juta orang. ***