
PEKANBARU – Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan ekonomi nasional. Ia menyampaikan itu saat memberi keynote speech dalam FGD sosialisasi pelaksanaan SE2026 di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (21/11/2025).
Ia menjelaskan sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang dan digelar setiap 10 tahun pada tahun berakhiran enam. “Ini sensus ekonomi kelima sejak 1986. Data terakhir yang dimiliki pemerintah adalah hasil sensus 2016. Karena itu, SE2026 sangat krusial,” ujarnya.
Sonny menyebut pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Kemensos, Kemenparekraf, dan Sekretariat Kabinet. Peluncuran nasional SE2026 direncanakan pada Januari oleh Presiden, sementara pendataan lapangan berlangsung Juni–Juli 2026.
SE2026 mencakup seluruh aktivitas usaha, baik perusahaan besar maupun usaha rumah tangga dan UMKM. Pendataan akan menghasilkan indikator penting seperti jumlah usaha, total pengeluaran dan pendapatan perusahaan pada 2025, jumlah tenaga kerja, total aset, operating profit margin, return on assets, hingga pemetaan potensi usaha baru dan peluang ekspansi.
Ia menjelaskan sensus ekonomi merupakan yang paling kompleks di antara tiga sensus BPS karena menyentuh perusahaan, sementara pelaku usaha kerap khawatir data digunakan untuk perpajakan. “Data sensus bersifat rahasia dan tidak digunakan untuk perpajakan. Karena itu kami mohon dukungan kepala daerah dan pelaku usaha,” jelasnya.
Sonny menekankan pentingnya peran asosiasi pengusaha dalam mendorong partisipasi. Menurutnya, masukan asosiasi akan memperkuat penyediaan data statistik yang dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan. Ia menyebut kolaborasi sejak dini sangat diperlukan, termasuk dukungan pemerintah, swasta, aparat desa dan kelurahan, serta fasilitasi surat edaran partisipasi.
“Tanpa dukungan daerah dan dunia usaha, pelaksanaan SE2026 akan menemui kendala,” katanya. ***