JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Front Pembela Islam (FPI) tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat (ormas) di kementerian tersebut. Pasalnya, hingga saat ini FPI belum mengajukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan mengungkapkan bahwa organisasi massa berbasis Islam tersebut sebelumnya pernah terdaftar di Kemendagri. Namun statusnya aktif hingga 2019 saja.

"Terakhir status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019," kata Benny saat dihubungi Suara.com, Sabtu (21/11/2020).

Sejak status aktifnya berakhir, FPI seharusnya melakukan proses perpanjangan. Akan tetapi menurut Benny ada satu persyaratan yang belum dipenuhi.

Persyaratan yang belum dipenuhi itu berkaitan dengan AD/ART organisasi. Sehingga hingga saat ini FPI belum juga terdaftar di Kemendagri. "FPI tidak terdaftar sebagai ormas di Kemendagri," ungkap Benny.

Sebelumnya diberitakan, FPI baru menyerahkan 15 berkas administrasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperpanjang perizinan sebagai organisasi masyarakat atau Ormas. Sehingga FPI belum juga memenuhi syarat administrasi tersebut.

FPI harus melengkapi 20 berkas administrasi agar bisa mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ke Kemendagri. Karena masih ada yang kurang, maka Kemendagri sudah menyurati FPI secara resmi.

"Kurang lebih ada 14 dan 15, artinya masih ada persyaratan yang kurang. Nah itu yang teman-teman di tim unit pelayanan administrasi mengembalikan,'' kata Direktur Ormas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Lutfi saat dihubungi wartawan, Senin (12/8/2019).

Lutfi menjelaskan, FPI belum mengirimkan syarat-syarat soal anggaran dasar. Lalu dalam anggaran dasar itu juga FPI tidak menyantumkan klausul penyelesaian konflik secara internal yang aturannya tercantum dalam undang-undang. Rekomendasi dari Kemenag juga belum diterima oleh FPI.

Dalam setiap AD/ART ormas, kata Lutfi, harus mencantumkan klausul perselisihan yang terjadi di dalam internal ormas. Akan tetapi FPI tidak mencantumkannya.

''Sementara UU mengamanatkan hal itu. Agar setiap AD/ART harus ada klausul penyelesaian konflik internal," ucapnya.

Tak Peduli Status

Sementara itu, Wakil Sekretaris Umum Bidang Organisasi DPP FPI, Azis Yanuar menyampaikan pihaknya tak peduli dengan pernyataan Kemendagri. Ia bilang, FPI tak mempermasalahkan bila Kemendagri tak mengelarkan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang sudah habis masa waktunya.

''FPI enggak peduli. Mau diterbitkan atau tidak diterbitkan SKT. Toh, bagi FPI tidak ada manfaat sedikit pun. Tanpa SKT pun FPI tetap akan menjadi pembela agama dan pelayan umat,'' kata Azis saat dihubungi, Sabtu, 21 November 2020.

Menurutnya, ormas tidak wajib mendaftarkan dengan menyerahkan SKT demi mendapatkan dana bantuan dari negara melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Sebab, kata dia, selama ini FPI sudah mandiri. ''FPI selama ini mandiri secara dana. Tidak pernah minta dana APBN,'' ujarnya.

Menurut Azis, FPI selama ini sudah mengikuti aturan pemerintah. Kata dia, FPI sudah mendaftarkan sebagai ormas ke Kemendagri sejak 20 tahun lalu.

''FPI sudah membuktikan diri dengan berbaik hati mendaftarkan diri ke pemerintah selama 20 tahun terakhir, meski tidak ada kewajiban mendaftarkan diri. FPI tidak pernah memanfaatkan SKT tersebut,'' jelasnya.

Bahkan, saat izinnya habis, FPI juga mengikuti prosedur dengan melakukan register ulang. Namun, SKT tak dikeluarkan Kemendagri. Meskipun, kata dia, FPI sudah melengkapi semua persyaratan.

''FPI sudah menyerahkan semua syarat administrasi yang diminta pemerintah. FPI sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama dan dokumen syarat administrasi itu secara formal seharusnya sudah cukup. SKT adalah masalah administrasi saja,'' katanya. ***