TEL AVIV – Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan ekstrem kanan, Itamar Ben-Gvir, memicu kontroversi dengan mengeluarkan larangan pengumandangan azan menggunakan pengeras suara di masjid-masjid di Israel. Ben-Gvir menginstruksikan polisi untuk menindak apa yang disebutnya sebagai "masalah kebisingan," dengan langkah termasuk menyita pengeras suara dan memberikan denda.

Melalui akun media sosialnya, Ben-Gvir menegaskan bahwa polisi harus bertindak tegas terhadap suara azan yang dianggap mengganggu.

“Saat kita menerapkan aturan ini, efeknya akan terasa di seluruh sektor (Muslim). Kita perlu hasil nyata di lapangan,” tulis Ben-Gvir dalam surat kepada komandan polisi, seperti dikutip Al-Jazeera dan The Times of Israel, Senin (2/12/2024).

Menurut laporan Channel 12 Israel, Ben-Gvir telah menginstruksikan polisi untuk menyita sistem audio di masjid-masjid yang melanggar larangan dan memberikan denda berat. Selain itu, ia berencana mengajukan rancangan undang-undang untuk meningkatkan sanksi terhadap masjid yang dianggap melanggar aturan kebisingan.

Langkah ini dipandang sebagai kelanjutan dari upaya panjang anggota parlemen dan aktivis sayap kanan Israel untuk meredam suara azan, dengan alasan keluhan warga Yahudi di Yerusalem Timur dan daerah lain tentang kebisingan yang membangunkan mereka di malam hari.

Kecaman dari Komunitas Arab dan Aktivis

Larangan ini memicu reaksi keras dari komunitas Arab dan Muslim di Israel. Wali kota di kota-kota Arab menyebut tindakan ini sebagai "provokasi baru" yang berpotensi menimbulkan kekacauan dan kerusuhan.

Organisasi Abraham Initiatives, yang mempromosikan kesetaraan antara Yahudi dan Arab, mengecam kebijakan ini sebagai langkah politisasi polisi yang menciptakan ketegangan dan kebencian.

“Saat organisasi kriminal bebas berkeliaran, Ben-Gvir menggunakan polisi sebagai alat politik untuk menargetkan komunitas tertentu. Kebijakan ini menunjukkan bahwa di bawah pemerintahannya, hanya pelaku kejahatan yang aman dari polisi, sementara penduduk sipil menjadi korban serangan,” ujar perwakilan organisasi tersebut.

Menurut Pew Research Center, sekitar 14 persen populasi Israel adalah Muslim. Kebijakan ini dinilai memperburuk ketegangan yang telah lama ada antara komunitas Arab-Muslim dan pemerintah sayap kanan Israel, di tengah keluhan mengenai diskriminasi sistemik dan marginalisasi.

Sementara itu, langkah Ben-Gvir ini dinilai sebagai bagian dari agenda politik yang lebih luas, yang berisiko meningkatkan keretakan antara komunitas Yahudi dan Arab di Israel. ***