SELATPANJANG, GORIAU.COM - Kesibukan pelayaran international di Selat Melaka memberikan dampak buruk bagi Kepulauan Meranti berupa kiriman ombak yang terjadi secara terus menerus. Ombak disertai dengan angin utara pada musim tertentu seperti saat ini hingga akhir Februari nanti, cukup merugikan masyarakat karena mengakibatkan abrasi yang menggerus daratan.

Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir mengatakan, abrasi yang terjadi di Kepulauan Meranti, khususnya di Kecamatan Rangsang Pesisir dan kecamatan lainnya di Pulau Rangsang bukan hanya masalah daerah saja, melainkan harusnya menjadi masalah nasional. Sebab abrasi yang menyebabkan hilangnya daratan Kepulauan Meranti juga menjadi kehilangan bagi luasnya daratan NKRI. 

Irwan mengatakan, abrasi sudah bisa dikategorikan bencana alam. Dan jika mengharapkan kemampuan daerah saja untuk mengatasinya terus terang, daerah tidak mampu. Sebab untuk upaya membendung atau menangkis serangan ombak tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar.

''Untuk itulah kita berharap dalam rangka mengatasi kesulitan tersebut Pemkab Meranti berharap ada sinergi dari berbagai lintas departemen sehingga bencana itu bisa diatasi,”katanya.

Untuk mendapatkan perhatian dan berharap ada kompensasi atas kondisi tersebut, Irwan juga mengaku sudah pernah mendatangi Komisi I DPR-RI, dengan maksud permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat perhatikan dari pemerintah pusat bahkan juga dari pihak pengelola pelayaran internasional yang melintas di perairan Selat Malaka itu.

Walaupun pemerintah pusat telah menetapkan Desa Tanah Merah merupakan satu desa di Pulau Rangsang merupakan pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Meranti dan sudah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

“Gempuran gelombang musim utara telah menyebabkan ratusan lenyap ditelah laut, perladangan- perkebunan bahkan rumah ibadah, juga tanah pekuburan lenyap, yang terjadi secara sistematis dari tahun ke tahun,” terangnya.

Bupati Irwan juga mengungkapkan, tanggal 28 Januari mendatang akan digelar pertemuan antara BNPP, dengan instansi terkait lainnya di Batam. Dalam pertemuan tersebut akan membahas granddesign - rencana induk program pembangunan tahun 2014-2019 khusus pada wilayah pulau terluar dan daerah perbatasan,” imbuhnya. (kpt)