BENGKALIS, GORIAU.COM - Sidang paripurna penyampaian jawaban dari pengusul atau inisiator hak interpelasi terhadap kepala daerah batal digelar, Jumat (12/10/2012) batal dilaksanakan. Akibatnya, ratusan massa Gerakan Rakyat Bengkalis Bangkit yang telah menunggu sejak pagi di depan Gedung DPRD, sangat kecewa. Mereka pun menyerahkan keranda kepada sejumlah anggota dewan sebagai simbol telah matinya demokrasi.

Sidang diagendakan pukul 10.00 WIB itu molor hingga pukul 14.00 WIB karena harus menunggu anggota dewan hadir sesuai mekanisme dan tata tertib di DPRD Bengkalis. Meski telah diundur, sampai pukul 16.00 WIB, sidang tidak juga bisa digelar karena anggota dewan yang hadir tidak quorum. Massa yang telah menunggu sejak pagi, akhirnya kecewa. Sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan, mereka memanggil anggota DRPD yang ada di dalam gedung untuk keluar menemui mereka.

''Tolong anggota dewan yang ada di dalam keluar. Tolong terima keranda ini sebagai tanda matinya demokrasi,'' ujar salah seorang massa GRBB.

Setelah menunggu beberapa saat, empat anggota dewan pun keluar menemui ratusan massa yaitu Muhammad Tarmizi, Arwan Mahidin Rani, Salfian Daliandi dan A Rahman Jantan. Sementara Ketua DPRD, Jamal Abdillah dan beberapa anggota dewan lainnya menunggu di dalam gedung.

Anggota dewan yang menemui massa diserahkan keranda yang berselimut kain hitam bertuliskan ''matinya demokrasi'' dengan tinta warna merah. Peti mati yang telah diserahkan kepada anggota dewan langsung dibawa ke lantai II gedung DPRD.

Sementara massa yang sempat masuk ke halaman gedung dewan berangsur-angsur keluar di bawah pengawasan aparat keamanan. Namun mereka tidak bubar, tetapi bertahan di luar pagar sambil menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara. Di depan pagar juga terdapat tenda yang didirikan oleh massa GRBB sejak Kamis sore.

Salah seorang tokoh GRBB, H Effendi Buntat, mengaku sangat kecewa batalnya digelar sidang paripurna jawaban pengusul hak interpelasi. Menurutnya, anggota dewan tidak lagi mencerminkan sebagai penyambung aspirasi rakyat. Buktinya banyak dari mereka yang tidak hadir sehingga sidang telah diagendakan batal digelar.

''Awalnya diagendakan pukul 10.00 WIB, tapi ditunda pukul 14.00 WIB karena jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi qourum. Tapi nyatanya sampai sore ini sidang tidak juga bisa digelar karena tetap tidak qourum,'' ujar pria yang akrab disapa Buntat ini didampingi Fachrurrozy Agam.

Ditambahkan Agam, tidak quorumnya sidang menunjukkan bahwa anggota dewan tidak lagi mencerminkan sebagai penyampai dan pengawal aspirasi masyarakat. Padahal mereka bisa duduk di kursi DPRD karena dipilih oleh masyarakat dengan harapan sebagai pembawa aspirasi. (jfk)