PEKANBARU, GORIAU.COM - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah periode 2009 - 2013 telah disampaikan kepada DPRD Riau serta sudah dibahas dalam panitia khusus. Banyak catatan diberikan terhadap kinerja kepemimpinan Rusli Zainal - Mambang Mit tersebut, salah satunya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) yang disampaikan langsung Ketua Fraksi PAN H Ramli Sanur.

''Rapat paripurna dewan kali ini dilaksanakan dalam suasana keprihatinan menyusul ditahannya Saudara Gubernur Riau H.M. Rusli Zainal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, jika hal ini tidak terjadi, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan ini disampaikan langsung oleh Saudara Gubernur Riau. Namun dalam kondisi memprihatinkan itu, Alhamdulillah, Saudara Wakil Gubernur Riau H.R. Mambang Mit telah dapat menyampaikannya dalam sidang paripurna dewan beberapa hari lalu,'' ujar Ramli Sanur saat menyampaikan pandangan Fraksi PAN terhadap LPKJ kepala daerah pada paripurna DPRD Riau, Senin (22/7/2013)

Berikut pandangan lengkap Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau terhadap LKPJ Kepala Daerah:

Kami mengajak semua yang hadir dan seluruh masyarakat Riau untuk sama-sama mendoakan semoga Saudara Gubernur Riau tetap dalam keadaan sehat wal afiat serta dalam lindungan Allah SWT, sehingga dapat menjalani proses hukum secara baik dan lancar. Kita berharap, apa yang terjadi ini, hendaknya tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Provinsi Riau. LKPJ Akhir Masa Jabatan ini disampaikan ke DPRD Provinsi Riau sebagai amanat dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 Ayat (2). Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 menyatakan Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan, dan disampaikan lima bulan sebelum akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005. Sebelumnya, pada 17 Juni 2013, Ketua DPRD Provinsi Riau telah berkirim surat pemberitahuan kepada Gubernur Riau tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

LKPJ Akhir Masa Jabatan 2008-2013 ini menjelaskan tentang arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Dalam konteks inilah, Fraksi PAN akan memberikan pandangan atas LKPJ Akhir Masa Jabatan yang telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Riau. Setelah membaca dan menyimak LKPJ Akhir Masa Jabatan yang disampaikan, Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau memberikan beberapa pandangan sebagai berikut : 1. Pertumbuhan ekonomi Riau selama lima tahun terakhir cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi dengan migas memang berfluktuasi diantara 3-5 persen, namun hal itu dipengaruhi lifting minyak dalam beberapa tahun terakhir. Tapi pertumbuhan ekonomi tanpa migas berada di atas 7 persen, di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5-6 persen. Begitu pula PDRB cenderung naik tiap tahun dan terakhir tercatat Rp 468,07 triliun. Tingginya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh aktifitas ekspor dan nilai investasi, baik PMDN maupun PMA. Kondisi ini hendaknya dapat dipertahankan di masa mendatang, bahkan kalau dapat ditingkatkan.

2. Pertumbuhan penduduk Riau dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat dengan rata-rata 3,5 persen. Kini penduduk Riau hampir Rp 6 juta jiwa. Tingginya pertumbuhan penduduk Riau ini disebabkan migrasi yang tinggi ke Riau, baik dari daerah tetangga maupun dari Pulau Jawa. Pemicunya, ketersediaan lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Bak kata pepatah, ''Ada gula, ada semut’’. Namun, tingkat pengangguran masih dapat ditekan. Ke depan, pertumbuhan penduduk ini harus menjadi perhatian seiring dengan berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian.

3. Upaya pengentasan kemiskinan dan kebodohan serta pembangunan infrastruktur (K2I) yang dilaksanakan melalui sejumlah program, cukup memberikan hasil yang positif. Jumlah dan persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir cenderung menurun. Terakhir tercatat penduduk miskin 481.310 jiwa atau 8,05 persen, dibawah target RPJMD sebesar 8,20 persen. Begitu pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, ternyata mengalami peningkatan tiap tahunnya. IPM tahun 2011 tercatat 76,53, jauh lebih tinggi dari IPM nasional yakni 72,77. Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur. Sampai 2013, dari 3.033,32 km jalan provinsi, baru 1.867,21 km atau 61,55 persen yang berfungsi dengan baik. Namun, hasil ini tentu tidak membuat kita berpuas diri. Ke depan, harus lebih baik lagi. Sebab, secara nyata, kita melihat masih banyak penduduk miskin di Riau; belum tuntasnya wajib belajar 9 tahun, padahal sudah harus masuk wajib belajar 12 tahun; serta parahnya infrastruktur jalan dan jembatan di kabupaten/kota, apalagi di pedesaan.

4. Pembangunan kebun kelapa sawit untuk keluarga miskin yang dicanangkan sejak 2006, ternyata tidak mencapai target yang diinginkan mengingat banyaknya masalah yang dihadapi. Dari target 10.200 hektar, baru tertanam 2.100 hektar. Padahal dana yang terkuras mencapai Rp 217 milyar. Program ini menjadi catatan tersendiri untuk dievaluasi, termasuk sasaran peruntukan yang 2.100 hektar itu agar tidak menyimpang dari keluarga miskin.

5. Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) yang dimulai tahun 2005, ternyata baru terealisasi di 592 desa dari 1.600 lebih desa di Riau. Uang yang disalurkan pada 2008-2012 mencapai Rp 269,2 milyar dengan transaksi mencapai Rp 460,7 milyar. Program yang disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota ini jika dikelola dengan baik akan memberikan hasil maksimal. Namun, sayangnya, belum dilaksanakan dengan maksimal dan professional, sehingga targetnya belum tercapai.

6. Dalam program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), Provinsi Riau termasuk dalam koridor 2 Sumatera. Akan ada pembangunan jalan tol dari Aceh sampai Lampung melewati Riau. Bagi Riau, ini menjadi prioritas karena sudah lama ditunggu-tunggu. Hanya saja, pembangunan tol Pekanbaru-Dumai, sampai sekarang masih belum terwujud. Persoalan yang belum tuntas adalah pembebasan dan ganti rugi tanah dan lahan. Ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

7. Jumlah Pendapatan Daerah Riau dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir terus meningkat. Tahun 2013 diperkirakan Rp 6,597 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 2,4 triliun. Jumlah ini cukup menggembirakan. Namun perlu dikritisi mengingat APBD 2013 dipatok Rp 8,3 triliun. Artinya, terjadi defisit Rp 1,7 triliun. Kedua, APBD Riau lebih dominan didukung oleh dana perimbangan yakni sekitar 50 persen. Ketiga, PAD masih rendah sehingga perlu upaya untuk peningkatan.

8. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan memberdayakan perusahaan milik daerah (BUMD). Selama 2008-2013, penerimaan daerah dari BUMD mencapai Rp 665,78 milyar dari investasi Rp 446,63 milyar. Dari tujuh BUMD yang ada, kontribusi dari Bank Riaukepri yang paling besar yakni Rp 521,04 milyar. Sebanyak Rp 117,67 merupakan hasil dari penyertaan modal pada PT Bumi Siak Pusako, milik Pemkab Siak. Sedangkan BUMD lainnya hanya memberikan deviden masing-masing PT SPR Rp 10 milyar, PT PER Rp 9,12 milyar, PT PIR Rp 5,28 milyar, PT SPKR (Sarana Penjamin Kredit Riau) Rp 1,55 milyar dan melalui PT ASKRIDA Rp 1 milyar. Sementara PT RAL dan PT Riau Petroleum belum memberikan deviden. Dari kontribusi ini tergambar bahwa BUMD yang ada belum berfungsi secara maksimal dan belum dijalankan secara professional, kecuali Bank Riaukepri.

9. Dari gambaran kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun Provinsi Riau lebih baik lagi, kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD yang ada, meskipun APBD Riau tergolong besar dibandingkan provinsi lain. Dengan APBD ril Rp 6,6 triliun, sulit untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa maupun pendapatan ekonomi masyarakat. Bayangkan, dari Rp 6,6 trilyun itu, dikeluarkan 40 persen untuk belanja pegawai dan 20 persen untuk pendidikan, maka yang tersisa hanya Rp 2,6 trilyun. Jumlah inilah yang akan dibangun untuk infrastruktur jalan, jembatan, jalan desa dan kebutuhan lainnya seperti kesehatan, perumahan dan lain-lain. Artinya, kita perlu dana lain untuk menutupi kebutuhan mendesak masyarakat. Tidak bisa hanya berpikir untuk menghabiskan dana APBD yang ada. Untuk itu perlu terobosan dan keseriusan untuk : Pertama, menggarap dana APBN lebih banyak lagi. Tahun 2013 ini hanya Rp 121 milyar. Kedua, memberdayakan BUMD secara professional dengan menempatkan orang-orang profesional. Ketiga, menggaet investor dalam dan luar negeri dengan negosiasi yang menguntungkan masyarakat Riau. Semuanya dapat dilakukan jika pemimpin ke depan dapat memahami kondisi tersebut secara fungsional dan profesional. ***