PEKANBARU - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah persyaratan baru untuk penyaluran Transfer ke Daerah dari belanja negara. Peraturan ini akan diterapkan mulai tahun depan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budhianto mengatakan, bahwa mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah tahun depan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Dimana, pemerintah daerah harus melakukan review atas realisasi penyerapan kinerjanya tahun lalu sebagai syarat untuk mengajukan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

"Pemerintah daerah harus melakukan review capaian output DAK FISIK tahun yang lalu. Itu syaratnya," kata Tri di Pekanbaru, Jumat (21/12/2018).

Sedangkan, lanjut Tri, untuk dana desa juga ada tata cara perhitungan yang baru terkait  besarnya alokasi dana per desa dengan perubahan porsi alokasi dasar dan alokasi formula dana desa.

"Hal baru lain di tahun 2019 adalah adanya  dana transfer berupa tambahan DAU untuk  kelurahan-kelurahan di Indonesia," tuturnya.

Untuk diketahui, total alokasi belanja APBN Tahun 2019 di Provinsi Riau telah ditetapkan sebesar Rp34,83 triliun. Distribusi dari volume belanja negara tersebut, masing-masing sebesar 22,6 persen atau sebesar Rp7,86 triliun melalui belanja Kementerian/Lembaga, dan sebesar 77,4 persen atau sebesar Rp26,97 triliun dialokasikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Besaran DIPA tahun ini, mengalami peningkatan sebesar 26,3 persen dibandingkan tahun 2018 lalu yang sebesar Rp21,918 triliun. Terdapat kenaikan sebesar Rp5,048 triliun dibanding APBN 2018.

Selanjutnya, total anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2019 se Provinsi Riau sebesar Rp26,97 triliun.

Kemudian, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2019 se Provinsi Riau mengalami peningkatan.

Dimana, lokasi DBH meningkat sebesar 41,7 persen dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp10,9 triliun, DAU meningkat sebesar 6,8 persen dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp8,9 triliun, DAK meningkat sebesar 22,3 persen dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp5,3 triliun.

Sedangkan, DID meningkat sebesar 59,07 persen dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp244 miliar.

Adapun rincian pembagian DIPA 2019 tersebut, sebagai berikut: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebesar Rp5.867.872.597.000 atau Rp5,86 triliun.

Kemudian, DIPA Kabupaten Bengkalis sebesar Rp3.801.587.920.000 atau Rp3,8 triliun, Indragiri Hilir Rp1.815.011.089.000 atau Rp1,81 triliun. Indragiri Hulu Rp1.456.770.316.000 atau Rp1,45 triliun.

Selanjutnya, Kampar Rp2.328.168.255.000 atau Rp2,32 triliun, Kuansing Rp1.440.387.293.000 atau Rp1,44 triliun, Pelalawan Rp1.445.907.544.000 atau Rp1,445 triliun.

Lalu, Rokan Hilir Rp1.887.002.022.000 atau Rp1,88 triliun, Rokan Hulu Rp1.444.079.989.000 atau Rp1,444 triliun, Siak Rp1.900.505.537.000 atau Rp1,9 triliun, Kota Pekanbaru Rp1.511.698.057.000 atau Rp1,5 triliun.

Terakhir, Kabupaten Meranti Rp1.071.619.682.000 atau Rp1,07 triliun dan Kota Dumai sebesar Rp1.007.281.037.000 atau Rp1,007 triliun. ***