PESATNYA kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya perubahan di berbagai aspek, salah satunya adalah perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Semakin dinamisnya kebutuhan dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, manjadi faktor pendorong lainnya yang menuntut adanya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin berkualitas.  Untuk itu ketersediaan sumber daya pegawai yang handal dan cakap merupakan syarat mutlak yang mesti dipenuhi.  Pemenuhan terhadap ketersediaan sumber daya pegawai tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui rekrutmen pegawai baru dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah tersedia.

Mengingat panjangnya proses pengadaan pegawai baru, kompleksitas, waktu, dan biaya yang relatif besar, maka pengembangan kompetensi merupakan pilihan yang jitu untuk menyediakan sumber daya pegawai yang berkompeten dengan tahapan yang lebih cepat.  Salah satu upaya dalam pengembangan kompetensi pegawai adalah dengan melaksanakan program pembelajaran yang efektif.  Model pembelajaran learning community (LC) atau yang biasa diartikan sebagai masyarakat belajar tentunya dapat menjadi alternatif dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai yang sesuai dengan pelaksanaan tugas kerjanya.

Model pembelajaran LC merupakan strategi pembelajaran yang didesain dengan konsep sharing atau saling berbagi pengetahuan dan keterampilan sesama peserta.  Berbeda dengan pola pembelajaran pada umumnya, LC tidak menitikberatkan keberadaan peran pengajar sebagai agen transfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta belajar, tetapi lebih menekankan pada keaktifan semua peserta untuk dapat saling berbagi pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki.  Konsep saling berbagi dalam LC ini akan meminimalisir pembelajaran yang kaku dan tentunya dapat menghadirkan suasana belajar yang lebih menyenangkan.     

Pendekatan yang digunakan dalam LC adalah contextual learning yaitu pembelajaran yang berfokus pada kompetensi yang dibutuhkan langsung oleh pegawai untuk dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.  Hal ini menunjukkan bahwa materi pembelajaran bersifat dinamis dan praktis, sehingga hasilnya dapat dipraktekkan secara langsung oleh setiap peserta yang mengikuti LC.  Selain kemajuan dan kebutuhan terhadap pemanfaatan teknologi yang semakin cepat, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjadi tantangan bagi setiap pegawai untuk dapat dengan cepat memahami dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.  Disinilah peran dari LC yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dari setiap pegawai yang memiliki keeratan tugas kerjanya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, jelas learning community memiliki berbagai manfaat yang dapat menunjang kinerja instansi pemerintahan.  Beberapa manfaat LC yaitu: (a) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugasnya secara cepat; (b) memperkuat kerja sama antarpegawai karena adanya proses belajar yang intens dan interaktif, serta saling mengisi antarpeserta yang terlibat; (c) membangun lingkungan kerja yang produktif karena adanya pembelajaran yang fokus pada peningkatan kinerja pegawai; (d) mendorong iklim organisasi yang inovatif melalui proses pembelajaran yang saling menguatkan, dan (e) efisiensi penggunaan anggaran karena pembelajaran tidak memerlukan tenaga pengajar dari luar dan dilaksanakan di dalam lingkungan kantor.

Pelaksanaan LC di instansi pemerintahan merupakan hal yang sangat baik dilakukan untuk mewujudkan sumber daya pegawai yang berkompeten.  Pelaksanaan LC ini juga sejalan dengan penerapan dari core values Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK sebagaimana yang telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 yang lalu.  Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK meliputi tujuh unsur yaitu: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Implementasi LC yang dilakukan oleh instansi pemerintahan merupakan salah satu upaya konkret dalam mendorong setiap pegawai untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, khususnya pada nilai kompeten, harmonis, dan kolaboratif.  Nilai kompeten bermakna terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.  Nilai ini sangat relevan dengan keikutsertaan pegawai dalam LC karena pegawai tersebut dapat belajar bersama dengan pegawai lainnya dengan interaksi yang intens.  Kode etik nilai kompeten yaitu: meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 

Nilai kedua yang relevan dengan implementasi LC adalah harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan.  Salah satu tujuan penting dari LC adalah membantu pegawai yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pelaksanaan tugas kerjanya, sehingga mereka menjadi lebih paham dan mampu melaksanakan tugasnya.  Hal ini merupakan wujud dari sikap saling peduli sesama pegawai, khususnya pada aspek pengembangan kompetensi.  Pembelajaran LC  yang tidak terlepas dari sharing pendapat dan informasi sesama peserta juga dapat melatih pegawai untuk bisa memiliki sikap saling menghargai terhadap adanya perbedaan, baik itu tentang cara, proses, maupun pola penyelesaian tugas kerja.

Nilai harmonis memiliki tiga panduan perilaku yaitu: menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan  membangun lingkungan kerja yang kondusif.  Pembelajaran LC yang didesain belajar secara bersama antarpegawai berorientasi pada peningkatan kompetensi kerja, sehingga peserta tidak dibedakan berdasarkan latar belakangnya, melainkan dikelompokkan pada aspek kompetensinya.  Peserta yang memiliki kompetensi yang lebih baik terhadap materi pembelajaran akan dikelompokkan dengan peserta yang dinilai belum memiliki kompetensi yang memadai.  Hal ini bertujuan agar setiap peserta dapat saling membantu.  Bila proses pembelajaran ini dapat terus dilaksanakan, maka akan terbangun hubungan yang harmonis diantara sesama pegawai, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Nilai dasar ASN berikutnya yang relevan dengan implementasi LC adalah kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis.  Desain pembelajaran LC yang bersifat tidak kaku dan jauh dari kesan formal ini akan mendorong setiap peserta untuk melakukan kolaborasi dalam mencapai tujuan pembelajaran.  Pelaksanaan kegiatan LC yang membutuhkan peran dari berbagai pihak seperti pelaksana, sponsor (subdirektorat, bagian, atau bidang) dan peserta akan menjadi pembelajaran tersendiri bagi pegawai yang terlibat dalam melakukan kolaborasi, hal ini tentunya sejalan dengan salah satu prinsip kolaborasi yaitu adanya pembagian peran dan tanggung jawab dari semua pihak.

Salah satu kode etik nilai kolaboratif yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, sangat sesuai dengan desain pembelajaran learning community, hal ini karena semua peserta dapat berpartisipasi langsung dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembelajaran.  Kode etik nilai kolaboratif lainnya seperti terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, juga dapat diwujudkan melalui LC.  Hal ini karena LC merupakan proses kerja sama dalam pembelajaran yang akan menghasilkan nilai tambah berupa peningkatan kompetensi pegawai dengan memanfaatkan sumber daya pegawai yang ada, dan nantinya bermuara pada peningkatan capaian kinerja instansi.

Penyelenggaraan LC di setiap instansi pemerintahan hendaknya dapat diikuti oleh setiap pegawai ASN.  Untuk itu maka materi pembelajaran LC harus disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan fungsi pegawai maupun instansi.  Setiap pegawai ASN berkewajiban meningkatkan kompetensinya, salah satunya adalah dapat dilakukan dengan mengikuti LC.  Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, maka perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN.

Mengingat pentingnya manfaat dan dampak dari LC pada suatu instansi pemerintahan, maka kegiatan tersebut hendaklah dapat menjadi aktivitas yang berkelanjutan dengan proses perencanaan yang baik.  Untuk menghindari adanya kejenuhan pegawai, maka LC dapat dikemas dengan berbagai terobosan baru, contohnya dengan menambahkan pemberian reward, kuis, game, dan lainnya yang dapat menambah semangat pegawai untuk mengikutinya.  Selain itu diperlukan juga dukungan penuh dari pimpinan instansi dan pejabat terkait untuk menjadikan LC sebagai salah satu prioritas kegiatan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan memberikan efek yang optimal. ***

Dr. H. Biryanto adalah Senior Trainer BPSDM Provinsi Riau