PEKANBARU – Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta seluruh sekolah menengah atas (SMA) dan kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta, segera menyerahkan data ijazah yang belum diambil oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya. Langkah ini diambil untuk menjamin hak masyarakat atas dokumen penting yang kerap tertahan karena persoalan administratif.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Riau, Erisman Yahya, menegaskan bahwa ijazah adalah hak siswa yang tidak boleh ditahan dengan alasan apa pun, terutama menyangkut tunggakan pembayaran.

"Kami minta sekolah aktif menyerahkan data dan menghubungi siswa yang belum ambil ijazah. Jangan ada lagi ijazah ditahan karena urusan biaya masa lalu, terutama di sekolah negeri," ujarnya, Sabtu (24/5/2025).

Menurut Erisman, penahanan ijazah menjadi kendala serius bagi warga, terutama dari kalangan ekonomi lemah, untuk melanjutkan pendidikan atau masuk dunia kerja. Ia menjelaskan, dari laporan yang diterima, sejumlah siswa belum mengambil ijazah karena belum melakukan sidik jari, tidak dapat dihubungi, atau masih memiliki tunggakan pembayaran seperti SPP dan biaya seragam, khususnya di sekolah swasta.

"Masalah biaya seragam ini paling sering terjadi di sekolah swasta. Tapi tetap, siswa tidak boleh kehilangan akses atas dokumen pendidikannya," tambahnya.

Sebagai solusi konkret, Dinas Pendidikan Riau telah bekerja sama dengan Baznas Provinsi Riau. Kolaborasi ini bertujuan membantu pelunasan tunggakan bagi siswa yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi.

"Kami ingin pastikan seluruh lulusan, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, tetap bisa mengambil ijazahnya tanpa hambatan. Ini bentuk komitmen kami terhadap hak masyarakat," tegas Erisman.

Langkah ini diharapkan menjadi angin segar bagi ribuan keluarga di Riau yang anaknya masih belum mengantongi ijazah meski telah menyelesaikan pendidikan. Disdik juga membuka ruang pelaporan jika masih ditemukan penahanan ijazah oleh pihak sekolah. ***