PEKANBARU – Sekretaris Fraksi PKB DPRD Riau, Sugianto, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memanggil semua pemilik pabrik kelapa sawit se-Riau.

Hal tersebut disampaikan Sugianto pasca adanya penurunan harga sawit secara drastis yang dilakukan oleh oknum-oknum, oknum tersebut memanfaatkan isu pidato Presiden Jokowi yang ingin menghentikan ekspor CPO.

Baca juga:  Harga TBS Sawit di Riau Ditetapkan Rp3.919,87 per Kg, PKS Dilarang Turunkan Harga Sepihak

"Pemprov harus membuat rapat koordinasi bersama pabrik kelapa sawit untuk menstabilkan harga TBS Sawit yang sesuai dengan Pergub," kata Sugianto, Selasa (26/4/2022).

Dikatakannya lagi, Pemerintah harus menindak tegas oknum-oknum yang melenceng didalam kebijakan tersebut yang tidak mendukung produksi masyarakat.

Terkait kebijakan Presiden Jokowi yang menghentikan ekspor CPO, menurut Sugianto, adalah dampak dari tertangkapnya para mafia minyak goreng yang saat ini empat diantaranya sudah berstatus tersangka.

Kebijakan itu, lanjut Legislator Dapil Siak-Pelalawan ini, mesti diterapkan melalui kajian berulang dan dibarengi kebijakan lainnya, mengingat dampak yang akan ditimbulkan kepada masyarakat banyak.

"Ini bisa dibarengi dengan kebijakan bagi petani, contohnya penggratisan pupuk, dananya bisa diambil dari BPDPKS yang dinikmati oleh mafia yang tertangkap itu, harusnya pak Jokowi itu mencabut subsidi yang sudah diberikan kepada mafia tersebut," ungkapnya.

Disamping itu, Sugianto menyebutkan kebijakan tersebut merupakan momen untuk 'unjuk gigi' bagi Indonesia menyikapi perang Rusia-Ukraina saat ini. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia dapat menghentikan ekspor CPO ke luar negeri.

Sugianto juga mengharapkan pemerintah agar mempersiapkan perangkat-perangkat seperti B30 dan B100 yang sudah digaung-gaungkan Presiden, tujuannya adalah menjaga stabilitas harga tandan buah sawit.

"Tapi kalau itu belum terlaksana, sama saja menyengsarakan masyarakat. Takutnya bukan hanya turun harga, tapi malah petani kita tidak bisa menjual dan sawitnya tidak laku," terangnya.

Sugianto menuturkan para petani dapat merapatkan barisan untuk meminta kebijakan pemerintah agar dana BPDPKS dibantukan kepada petani untuk mendirikan pabrik yang nantinya dikelola oleh pemerintah sehingga tidak bergantung kepada pabrik.

Ia mengakui siap membantu asosiasi petani dalam menyuarakan aspirasi petani kepada pemerintah daerah maupun pusat.

"Riau ini kaya, dimasa pandemi saja perekonomian masyarakat Riau merangkak hingga 3,3 persen dan itu dari perkebunan," tegasnya. ***