PEKANBARU - Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Sugianto, mendesak pemerintah untuk tidak lepas tangan dalam membuat kebijakan yang menyebabkan penurunan harga sawit.

Pasalnya, kata Sugianto, pasca penurunan harga sawit ini, dirinya terus didatangi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang menyampaikan keluhan tentang harga sawit ini.

Baca juga:  Di Sumut, Harga Sawit Juga Terjun Bebas Hingga Rp1.000 Per Kilogram

Aspirasi masyarakat, jelasnya, adalah meminta pertanggungjawaban dari pemerintah dalam menurunkan harga pupuk, yang sampai hari ini masih tinggi.

"Ekonomi kita kan baru mau pilih, jangan sampai terjadi ketimpangan antara harga sawit dan pupuk. Kalau mau menurunkan atau membuat kebijakan, ya disaring dulu. Jangan tiba-tiba menurunkan sampai seribu begini, sementara harga pupuk tak turun," ujar Politisi PKB ini, Minggu (30/1/2022).

Baca juga:  Harga Sawit Turun Hingga Rp1.000 per Kilogram di 16 Provinsi, Apkasindo Protes

Jika harga sawit diturunkan, mestinya harga penunjang sawit itu juga harus diturunkan juga. Termasuk juga peran pemerintah dalam mengawasi distribusi pupuk, supaya harga pupuk bisa dikendalikan.

"Kalau dibiarkan begini, ini bahaya untuk perekonomian masyarakat, mereka bergantung hidup kepada sawit," tegasnya.

Sementara itu, Penghulu Bunga Raya, Paiman, mengatakan dirinya menerima banyak sekali keluhan tentang penurunan harga sawit ini. Dan dampak kebijakan ini sangat luar biasa dampaknya.

"Ini mesti diimbangi, kalau tak diturunkan harga pupuk, ini luar biasa dampaknya," katanya.

Senada dengan Paiman, Penghulu Sabak Permai, Kecamatan Sabak Auh, Komaruddin, menyampaikan, 80 persen masyarakatnya menggantungkan hidup kepada sektor perkebunan sawit.

"Pas sawit naik, ekonomi di kampung kami sudah jauh membaik, apabila kebijakan ini tidak diimbangi dengan solusi, ini akan jadi boomerang, kami meminta harga pupuk harus dinetralkan," ujarnya.

Pemerintah pusat, tegasnya, jangan semena-mena menurunkan harga sawit, jika memang harus diturunkan, setidaknya secara perlahan, jangan mendadak langsung turun drastis begini.

"Kami bisa miskin lagi, kalau ekonomi menurun, kriminalisasi bisa meningkat di kampung kami. Kami harus mengadu kemana?" tambahnya.

Sama seperti sawit, Komaruddin juga menyampaikan bahwa antara harga padi dan pupuk padi juga mengalami ketimpangan. Ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat.

"Petani sawah itu banyak yang terpaksa mengutang ke tengkulak, kalau sudah begitu, ya harga padi bisa semakin ditekan lagi," tutupnya. ***